Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Banjir: Kalau Mau Lari, Copot Saja
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sindiran keras kepada kepala daerah yang dinilai tidak siap bekerja dalam situasi darurat, terutama ketika wilayahnya dilanda bencana.
Sindiran itu disampaikan ketika isu keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci untuk umrah tanpa izin tengah menjadi sorotan publik.
Prabowo awalnya mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam rapat penanganan banjir di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa para bupati dipilih untuk menghadapi kondisi sulit, bukan justru meninggalkan tanggung jawab.
“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.
Sindiran Pedas: Kalau Mau Lari, Copot
Prabowo kemudian menyinggung langsung soal pemimpin daerah yang meninggalkan wilayah saat bencana.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” ujar Prabowo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir di rapat itu menjawab, “Bisa, Pak.”
Prabowo melanjutkan bahwa tindakan meninggalkan rakyat di saat genting, bila dilakukan oleh militer, disebut desersi dan tidak dapat ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” tegas Prabowo, disambut senyum para bupati yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung kepala daerah yang benar-benar bekerja di lapangan.
“Pokoknya kita dukung terus,” ujarnya.
Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin
Bupati Aceh Selatan Mirwan.
Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan publik setelah diketahui pergi umrah saat wilayahnya masih dilanda banjir. Mirwan disebut berangkat tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.“Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
Bima menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya menyesuaikan rencana ibadah dengan kondisi yang sedang darurat.
“Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucapnya.
Kemendagri akan mengirim Inspektur Khusus ke Aceh untuk memeriksa kasus tersebut.
Pembelaan Mirwan, Sudah Turun ke Lokasi Sebelum Berangkat
Mirwan memberikan klarifikasi melalui pernyataan tertulis. Ia mengaku sudah turun langsung meninjau pengungsian sebelum berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ujarnya.
Ia juga menyebut adanya miskomunikasi terkait izin karena gangguan jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan.
Diva Samudra Putra, Plt Sekda Aceh Selatan, menyebut bahwa surat penolakan izin dari Gubernur Aceh baru diterima Pemkab pada 2 Desember 2025.
“Pada saat itu Bupati sudah berada di Tanah Suci. Komunikasi dengan beliau baru tersambung tanggal 3 Desember karena jaringan telekomunikasi dan listrik sempat padam,” kata Diva.
Meski Mirwan berada di luar negeri, ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berjalan melalui posko utama dan OPD terkait. Mirwan pulang ke Aceh pada Minggu (7/12/2025).
Gerindra Copot Jabatan Mirwan
Di sisi lain, Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, langsung memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Gerindra, Sugiono, Jumat (5/12/2025).
Ia menyayangkan sikap kadernya itu.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya.
Sebagian Artikel Telah Tayang di Kompas.com dengan Judul
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
