Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal viralnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang pergi umrah meninggalkan rakyatnya saat bencana di wilayahnya. Ia menilai seharusnya kepala daerah memiliki rasa empati terhadap masyarakat.
“Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati," kata Puan kepasa wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025
Jembatan di Sungai Teupin Mane, Aceh Besar, rusak parah akibat banjir bandang
Lebih lanjut, Puan mengatakan saat ini Indonesia sedang berduka karena musibah banjir bandang di sejumlah wilayah Pulau Sumatera.
"Sekarang kita sedang berduka karena musibah melanda saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa, kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
Menurutnya, langkah pemberhentian sementara diperlukan agar penanganan bencana di wilayah tersebut dapat berjalan lebih optimal.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 23/2014. Tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt dalam menjalankan tugas-tugas, agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” kata Dasco.
Dasco menegaskan bahwa pergantian sementara kepala daerah diperlukan karena situasi darurat membutuhkan kehadiran dan koordinasi penuh dari pimpinan daerah.
Ia menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) akan mempercepat respons dan memastikan pelayanan terhadap warga terdampak tidak terganggu.
Ruas jalan Tarutung, Tapanuli Utara dan Sibolga tertutup longsor dan banjir
Terkait kemungkinan pencopotan permanen, Dasco menyerahkannya pada mekanisme politik yang berlaku di tingkat daerah.
“Kalau itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat,” ujarnya.
