Salah Paham Surat Aceh Minta Bantuan ke PBB, Gubernur Mualem Luruskan Isu Langkahi Presiden

 Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memberikan klarifikasi terkait polemik surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Pernyataan ini muncul di tengah pro dan kontra publik yang menilai langkah Pemerintah Aceh seolah melangkahi kewenangan pemerintah pusat.

Polemik tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa Pemerintah Aceh mengirimkan surat permintaan bantuan langsung ke PBB.

Informasi ini kemudian memicu perdebatan, mengingat status bencana di Aceh masih berada pada level bencana provinsi dengan supervisi pemerintah pusat.

Apa Kata Gubernur Aceh Terkait Surat Bantuan ke Lembaga PBB?

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai surat yang dimaksud. Ia menyebut telah terjadi kekeliruan dalam pemahaman publik terkait tujuan surat tersebut.

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa (17/12/2025) dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penyerahan bantuan itu berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Mengapa Pemerintah Aceh Dianggap Mengirim Surat ke PBB?

Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan surat tersebut.

Ia menegaskan surat itu tidak ditujukan kepada PBB sebagai institusi internasional, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor dan menjalankan program di Indonesia.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB. Itu lembaga yang sudah ada, karena mereka juga ada program di Aceh," ujar Muhammad MTA.

Menurut dia, UNDP dan UNICEF merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia yang selama ini terlibat dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan, termasuk di Aceh.

Bagaimana Status Bencana Aceh Saat Ini?

Muhammad MTA menjelaskan bahwa bencana yang melanda Aceh saat ini masih berstatus bencana tingkat provinsi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat tetap melakukan supervisi dan menjadikan penanganan bencana Aceh sebagai salah satu prioritas nasional.

Namun, sebagai pemerintah daerah yang menjadi pilar utama penanganan bencana, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil langkah-langkah strategis tambahan.

Salah satunya adalah mengundang lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi dan pengalaman dalam penanganan kebencanaan serta pemulihan pasca-bencana.

Langkah ini, kata dia, tidak terlepas dari pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana besar sebelumnya, terutama tsunami.

Pada masa itu, berbagai lembaga internasional seperti UNDP, IOM, dan UNICEF menjadi mitra penting Pemerintah Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Apa Peran UNDP dan UNICEF di Aceh Saat Ini?

Muhammad MTA menyebut hingga kini UNICEF masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh yang berjalan setidaknya sampai April mendatang.

Selain itu, UNDP juga masih aktif di Indonesia dan memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan pascabencana.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.

Ia menambahkan, keterlibatan UNDP dan UNICEF diharapkan dapat mendukung pemerintah pusat yang melakukan supervisi, sekaligus membantu Pemerintah Aceh dalam menjalankan program prioritas penanganan kebencanaan.

Mengapa Polemik Ini Memicu Pro dan Kontra?

Menurut Muhammad MTA, narasi yang berkembang di publik seolah menggambarkan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim surat langsung ke PBB. Persepsi inilah yang kemudian memicu pro dan kontra di masyarakat.

Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam koordinasi, baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia.

Namun, dengan skala bencana yang dinilai luar biasa, pemerintah dituntut untuk berpikir secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah ekstra.

"Yakinlah, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra, mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi selain tsunami," katanya.

Muhammad MTA mengungkapkan bahwa Tim Komunikasi Presiden telah meminta penjelasan terkait polemik tersebut.

Setelah mendapat penjelasan, tim tersebut dapat memahami konteks surat dan menyambut positif upaya penggalangan dukungan tersebut.

"Apalagi mereka mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini