Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tegaskan Bupati yang “Cengeng” Dipersilakan Mengundurkan Diri

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa bupati atau kepala daerah yang tidak sanggup menangani bencana banjir sebaiknya mundur.

Pernyataan itu disampaikannya di Aceh Timur, Jumat (5/12/2025), menyusul laporan sejumlah daerah di Aceh terdampak banjir besar.

Dilansir dari Antara, menurut Muzakir, banjir kali ini bukan bencana biasa, karena dampa dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari tsunami 2004.

Kondisi itu menurutnya menuntut sikap cepat, tegas, dan nyata dari pemimpin daerah untuk melindungi rakyat.

Muzakir menjelaskan bahwa air banjir melanda rumah penduduk hingga lebih dari lima hari, jauh berbeda dari tsunami 2004 yang hanya berlangsung sekitar dua jam.

“Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar dua jam. Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh,” katanya.

Data sementara menyebut sedikitnya lima wilayah di Aceh, termasuk Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, sebagian Bireuen dan Aceh Tengah, masuk kategori terdampak berat.

Di wilayah tersebut, ribuan rumah terendam, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, dan ribuan warga mengungsi ke lokasi aman.

Kritik Terbuka ke Kepala Daerah yang “Cengeng”

Muzakir mengecam kepala daerah yang dianggap “cengeng” atau menyerah dalam menghadapi musibah ini.

"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Kita ganti dengan yang lain yang siap bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dari tingkat camat sampai keuchik tidak boleh “menunggu instruksi”, tetapi harus segera turun ke lapangan, memastikan dapur umum berjalan, bantuan sampai, dan tidak ada warga kelaparan.

Menurut Gubernur, dalam situasi darurat seperti sekarang, dibutuhkan keberanian dan kepedulian nyata dari pemimpin, bukan sikap “main aman” atau takut mengambil keputusan sulit.

Penambahan Tenaga Medis dan Seruan Mobilisasi Bantuan

Mengingat dampak luas banjir terhadap kesehatan masyarakat dan fasilitas medis, Pemerintah Aceh mendatangkan dokter dari luar negeri, termasuk Malaysia, untuk membantu perawatan korban banjir.

Langkah ini diambil karena banyak fasilitas kesehatan terdampak, tenaga medis terbatas, dan lonjakan pasien penyakit pascabanjir seperti ISPA, diare, dan infeksi kulit.

Muzakir menyerukan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, relawan, tenaga kesehatan, dan masyarakat bersinergi mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, perawatan korban, serta pemulihan infrastruktur.

Menurutnya, bencana kali ini menjadi peringatan keras bahwa Aceh masih sangat rentan terhadap bencana alam, baik karena kondisi geografis maupun kelemahan tata kelola wilayah.

Bupati Aceh Selatan Mirwan.

Singgung Izin Umrah Bupati Aceh Selatan di Masa Tanggap Darurat

Belakangan, Gubernur juga menegaskan bahwa ia tidak memberi izin bagi Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, untuk pergi umrah di tengah masa tanggap darurat bencana.

"Saya tidak teken (izin umrah), walaupun Mendagri sudah teken, terserah," kata Muzakir.

Ia memberikan konfirmasi setelah banyak kritik terhadap keberangkatan bupati Aceh Selatan dan istrinya sejak 2 Desember 2025.

Mualem mengingatkan kepada semua pejabat di Aceh untuk tidak bepergian dulu selama masa tanggap darurat bencana di Aceh.

"Untuk sementara waktu jangan pergi, dia (Bupati Aceh Selatan) pergi juga, terserah," tegas Mualem dengan raut wajah kesal.

Sementara Pemkab Aceh Selatan melalui Plt Sekda, Diva Samudra Putra, menyatakan bahwa keberangkatan dilakukan setelah kondisi dianggap stabil dan korban bencana sudah ditangani dengan baik.

Diva membantah narasi bahwa bupati meninggalkan masyarakat saat krisis, mengatakan bahwa proses tanggap darurat dan bantuan telah dijalankan.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun Antara dari Pemerintah Aceh, pada 24 November 2025 Bupati Aceh Selatan mengajukan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting kepada Gubernur Aceh.

Permohonan tersebut ditolak secara tertulis pada 28 November 2025 mengingat Aceh sedang dilanda bencana akibat siklon tropis dan berstatus darurat bencana hidrometeorologi 2025.

Hal ini karena wilayah Aceh Selatan termasuk wilayah terdampak parah dan telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor.

Karena itu, Bupati juga sempat menerbitkan surat ketidakmampuan daerah dalam penanggulangan bencana sehingga meminta bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra

Kontroversi ini berujung pada pencopotan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

“Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Keputusan diambil oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Sugiono setelah menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan di tengah bencana.

“Tadi, saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya.

Namun, belum dirinci sejak kapan pemberhentian tersebut berlaku.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang