Shutdown AS Masih Berlangsung, Nasib Gaji PNS di Ujung Tanduk

 Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat atau shutdown AS yang telah memasuki hari ke-23, kini membuat ribuan pegawai federal menghadapi kenyataan pahit. Mereka dikabarkan tidak akan menerima gaji penuh di akhir pekan ini.

Hal ini lantaran upaya Senat untuk menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pembayaran pegawai berakhir buntu pada Kamis waktu setempat. Baik Partai Republik maupun Demokrat, saling menjatuhkan kesalahan atas situasi ini, sementara tekanan publik semakin besar seiring banyaknya layanan publik yang mulai terganggu. 

Presiden Donald Trump pun disebut tidak banyak terlibat dalam perundingan dan justru melakukan kunjungan ke Asia dalam beberapa hari mendatang.

Melansir dari AP News, Senin, 27 Oktober 2025, Partai Republik menolak usulan Partai Demokrat yang bertujuan membayar seluruh pegawai federal. Sementara Partai Demokrat menggagalkan usulan Partai Republik yang hanya membayar pegawai yang tetap bekerja di masa shutdown.

RUU dari Partai Republik diajukan oleh Senator Ron Johnson dari Wisconsin. RUU tersebut akan membayar para “pekerja esensial” yang tetap diwajibkan bekerja selama shutdown maupun di masa mendatang. “Undang-undang ini akan mengakhiri hukuman terhadap pegawai federal akibat disfungsi politik kita selamanya,” ujar Johnson.

Namun, Partai Demokrat menilai rancangan itu tidak adil dan berpotensi memberikan terlalu banyak kewenangan kepada para menteri kabinet dalam menentukan siapa yang mendapat bayaran. “RUU ini tidak lebih dari alat lain bagi Trump untuk menyakiti pegawai federal dan keluarga Amerika serta memperpanjang shutdown selama yang dia mau,” kata Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menjelang pemungutan suara.

Partai Demokrat mendorong rancangan lain yang akan membayar sebagian besar pegawai federal yang terancam kehilangan penghasilan. “Tampaknya semua orang di ruangan ini sepakat bahwa kita harus membayar pegawai federal,” ujar Senator Gary Peters dari Michigan.

Layanan Publik Terancam Lumpuh

Kegagalan Senat untuk mencapai kesepakatan membuat kondisi lapangan semakin genting. Dana untuk layanan esensial seperti transportasi, keamanan, dan bantuan sosial mulai menipis.

Menteri Perhubungan Sean Duffy mengatakan bahwa pesannya kepada para pengatur lalu lintas udara selama shutdown adalah, “datanglah bekerja, meskipun kalian tidak mendapat gaji.”

Ia menambahkan bahwa para petugas akan melewatkan gaji penuh pertama mereka pada Selasa mendatang, dan sebagian sudah mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup.

“Saya tidak bisa menjamin penerbangan Anda akan tepat waktu. Saya juga tidak bisa menjamin penerbangan Anda tidak akan dibatalkan,” ujar Duffy.

Beberapa negara bagian juga memperingatkan bahwa dana untuk program bantuan pangan dan pemanas akan segera habis. Pendanaan bagi program pendidikan anak usia dini Head Start turut berisiko terhenti jika kebuntuan terus berlanjut.

Isu utama yang memicu kebuntuan politik ini adalah perdebatan mengenai subsidi asuransi kesehatan di bawah program Affordable Care Act (ACA). Partai Demokrat menolak membuka kembali pemerintahan sebelum ada kesepakatan untuk memperpanjang subsidi yang diluncurkan sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2021 dan akan berakhir pada akhir tahun ini.

Namun Partai Republik bersikeras bahwa pembahasan subsidi baru bisa dilakukan setelah pemerintahan dibuka kembali. “Republik telah dengan sangat jelas menyatakan bahwa kami siap berdiskusi soal layanan kesehatan, tetapi bukan ketika pendanaan pemerintah dijadikan sandera,” kata John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik asal South Dakota.

Batas waktu baru juga semakin dekat, yakni 1 November, yang menandai dimulainya masa pendaftaran asuransi kesehatan bagi masyarakat di bawah ACA. Jika tak ada kesepakatan dalam waktu dekat, jutaan warga Amerika bisa terdampak langsung oleh kebijakan yang belum pasti.