Shutdown AS Berlangsung Lebih dari 40 Hari, Mungkinkah Berakhir Dalam Waktu Dekat? 

Setelah lebih dari enam minggu pemerintahan Amerika Serikat (AS) lumpuh karena penutupan anggaran atau government shutdown, titik terang akhirnya muncul. Senat AS pada Senin malam meloloskan rancangan undang-undang untuk membuka kembali pemerintahan federal. 

Langkah ini menandai akhir dari shutdown terpanjang dalam sejarah negeri tersebut, yang telah berdampak luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan pegawai negeri di seluruh Amerika.

Namun, perjuangan belum selesai. Rancangan undang-undang ini masih harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan (House of Representatives), yang baru akan kembali dari masa reses panjang sejak pertengahan September. 

Jika tidak ada hambatan, pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu sore, 12 November 2025, waktu setempat. Presiden Donald Trump pun telah menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan ini dan mengatakan bahwa negara akan segera dibuka kembali dengan cepat.

Kebuntuan 41 Hari Akhirnya Pecah

Pemungutan suara di Senat menghasilkan keputusan 60 banding 40, menandai berakhirnya kebuntuan selama 41 hari. Selama periode tersebut, Partai Demokrat menuntut agar Partai Republik menyetujui perpanjangan kredit pajak untuk subsidi kesehatan yang akan berakhir pada 1 Januari. 

Namun, Partai Republik menolak. Tekanan semakin meningkat seiring dengan tertundanya bantuan pangan federal, kemacetan di bandara, dan ratusan ribu pegawai yang tidak menerima gaji.

Akhirnya, lima senator Demokrat moderat memutuskan berbalik mendukung pembukaan kembali pemerintahan demi menghentikan dampak sosial yang semakin parah. Ketua DPR AS, Mike Johnson, mendesak para anggota dewan untuk segera kembali ke Washington mengingat banyaknya keterlambatan perjalanan akibat penutupan. 

“Tampaknya mimpi buruk panjang bangsa kita akhirnya akan berakhir,” ujarnya seperti dikutip dari The Mercury News, Selasa, 11 November 2025.

Peran Senator Moderat dalam Negosiasi

Kesepakatan ini lahir dari negosiasi panjang sejumlah senator moderat lintas partai. Tiga mantan gubernur, Jeanne Shaheen dan Maggie Hassan dari New Hampshire serta Angus King dari Maine, menjadi tokoh penting yang mendorong kompromi. 

Mereka setuju untuk melanjutkan tiga rancangan undang-undang belanja tahunan bipartisan dan memperpanjang pendanaan pemerintahan hingga akhir Januari. Sebagai gantinya, Partai Republik berjanji akan mengadakan pemungutan suara tentang perpanjangan subsidi kesehatan sebelum pertengahan Desember.

“Inilah satu-satunya opsi yang tersedia,” kata Shaheen. 

Rancangan undang-undang ini juga membatalkan kebijakan pemecatan massal pegawai federal yang dilakukan sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober. Pegawai dijamin tidak akan mengalami PHK lanjutan hingga Januari dan akan menerima gaji mereka setelah pemerintahan dibuka kembali.

Selain Shaheen, King, dan Hassan, sejumlah senator Demokrat lainnya seperti Tim Kaine dari Virginia, Dick Durbin dari Illinois, John Fetterman dari Pennsylvania, serta Catherine Cortez Masto dan Jacky Rosen dari Nevada ikut mendukung langkah ini. 

Namun, mayoritas Demokrat, termasuk pemimpin fraksi Chuck Schumer, menolak rancangan tersebut. Langkah kompromi ini memicu perpecahan di tubuh Partai Demokrat. 

Chuck Schumer mengaku tidak dapat mendukung rancangan tersebut dengan sepenuh hati setelah berdiskusi selama dua jam dengan para senator Demokrat lainnya. 

“Kami tidak akan menyerah dalam perjuangan ini,” seraya menambahkan bahwa partainya telah memperingatkan publik mengenai pentingnya isu kesehatan. 

Dari DPR, Ketua Kaukus Progresif Greg Casar menyebut kesepakatan ini sebagai “pengkhianatan” terhadap jutaan warga Amerika yang berharap Partai Demokrat menurunkan biaya kesehatan. 

Perdebatan Soal Subsidi Kesehatan Belum Usai

Meski pemerintahan akan segera dibuka, isu subsidi kesehatan masih menjadi sumber ketegangan antara dua partai besar. Ketua DPR Mike Johnson menyatakan Partai Republik terbuka untuk mereformasi Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act), tetapi belum memastikan apakah mereka akan membawa isu perpanjangan subsidi ke tahap pemungutan suara.

Senator Susan Collins dari Partai Republik mengatakan dirinya mendukung perpanjangan kredit pajak tersebut, namun dengan penyesuaian tertentu seperti batas pendapatan baru bagi penerima. “Kita harus bertindak sebelum akhir tahun, dan itulah yang telah dijanjikan oleh pemimpin mayoritas,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump dan sejumlah anggota Partai Republik lainnya memanfaatkan perdebatan ini untuk kembali menyerukan pembongkaran atau revisi total terhadap sistem asuransi kesehatan nasional.