Otomotif
Teknologi
Makanan & Minuman
Gaya Hidup
Olahraga
Perjalanan
Contact
Putusan Mk
Eks Hakim MK, Arief Hidayat: Putusan 90 Titik Awal Indonesia Tidak Baik-Baik Saja
Perpol 10/2025 Tak Merujuk Putusan MK, Jimly Persilakan Publik Gugat ke MA
Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2025 Sah Berlaku dan Tidak Bertentangan dengan Putusan MK
Komisi Reformasi Polri Akan Bahas Putusan MK yang Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil
Reformasi Polri Dimulai, MK Tegaskan Polisi Aktif Wajib Mundur jika Isi Jabatan Sipil
Mahfud MD: Putusan MK Pemilu Dipisah Timbulkan Kontroversi, Saya Kena Tuding
Mahkamah Konstitusi Dapat Sorotan Tajam Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dianggap Pembangkangan Terhadap Konstitusi
Pramono Pede Jakarta Bisa Penuhi Putusan MK soal Sekolah Gratis
Beberapa Wamen jadi Komisaris di BUMN, Istana Berdalih Tidak Langgar Aturan
Haedar Nashir: Jangan Buru-buru Respons Putusan MK Soal Gratiskan SD-SMP Swasta
Sri Mulyani Pelajari Putusan MK Gratiskan Biaya SD-SMP Swasta
Dasco: Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Bakal Diatur di RUU Pemilu
Putusan MK Tegaskan Status DKI Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita IKN Buka Suara
Pakar Tegaskan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat: Rujukan Mutlak Hukum Kelembagaan Negara
Putusan MK Sebut Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Begini Kata Anies
Legislator: Putusan MK Tak soal Ibu Kota Tak Hentikan Proyek IKN
Soal Putusan MK, Kejagung Pastikan BPKP Masih Bisa Audit Kerugian Negara Bukan Cuma BPK
Respons Putusan MK, DPR Bakal Bentuk Omnibus Law Ketenagakerjaan
Putusan MK soal Uang Pensiun Eks Pejabat, Golkar Dorong Dibahas di Pansus
Momen Anwar Usman Bacakan Putusan MK untuk yang Terakhir
Momen Anwar Usman Bacakan Putusan MK untuk yang Terakhir
Iwakum Nilai Putusan MK Perkuat Kepastian Kerja Jurnalistik dan Cegah Kriminalisasi Pers
Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Demokrat Singgung Putusan MK
Telkomsel 'Wait and See' Putusan MK
Kapolri: Perpol soal Jabatan Anggota Polri di Luar Struktur Bukan Lawan Putusan MK
Ahli Sebut Putusan MK Tak Larang Polri Aktif Isi Jabatan di Luar Struktur, Ini Penjelasannya
Pakar Nilai Perpol 10/2025 Tetap Sejalan dengan Putusan MK
Pakar Hukum: Uji Perpol 10/2025 ke MA Keliru, Putusan MK Tak Larang Penempatan Polisi Aktif
Putusan MK soal Uji Materiil UU Tipikor Dinilai Kontradiktif
Jimly Beberkan Kesalahan Perpol 10/2025: Tak Cantumkan Putusan MK
Narasi Perpol 10/25 Langgar Putusan MK Dinilai Tak Berdasar, Ini Alasannya
Pengamat Nilai Perpol 10/2025 Tak Langgar Putusan MK, Ini Penjelasannya
Kapolri Tepis Perpol 10/2025 Kangkangi Putusan MK: Sudah Dikonsultasikan
Perpol Polisi di Jabatan Sipil Disebut Tak Bertentangan dengan Putusan MK, Pengamat Hukum Blak-blakan Alasannya
Perpol Penempatan Anggota Polri di 17 Kementerian dan Lembaga Dinilai Tidak Bertentangan dengan Putusan MK
Soal Polisi Aktif di 17 Kementerian/Lembaga, Perpol 10/2025 Dinilai Tak Langgar Putusan MK
Mahfud MD Sebut Peraturan Polri Nomor 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Respons Menteri Maman soal Argo Yuwono Ditarik dari Kementerian UMKM Ikuti Putusan MK
Respons Putusan MK, Sejumlah Menteri Akui Terbantu Keberadaan Anggota Polri Aktif
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Nanik Pastikan Tak Ada Anggota Polri Aktif di BGN Usai Putusan MK
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Pemerintah Daerah Dapat Kewenangan Penuh Tentukan UMP 2026 Sesuai Putusan MK, Pusat Janji Tak Akan ‘Cawe-Cawe’
Sebut Ada Komjen Polri di Kementerian ESDM, Bahlil Bakal Patuhi Putusan MK
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
Prof Henry Bongkar Makna Sebenarnya Putusan MK Soal Anggota Polri di Jabatan Sipil
Menteri Hukum Punya Tafsir Soal Putusan MK, Polisi Terlanjur Menjabat di Lembaga Sipil Tak Perlu Mundur
Menkum Sebut Anggota Polisi Sudah Isi Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Perlu Mundur
Kapolri Kumpulkan Anak Buah Tindaklanjuti Putusan MK Soal Jabatan Sipil, Apa yang Dibahas?
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
IPW Soroti Putusan MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil: 4.132 Polisi Terancam 'Nganggur'
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
Bukan Melarang, Prof Juanda Bongkar Arti Sebenarnya Putusan MK Soal Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil
Usai Putusan MK, Prabowo Diharap Segera Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil
Respons KPK soal Putusan MK Anggota Polri Duduki Jabatan di Luar Institusi Harus Pensiun
Putusan MK Soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Komprehensif
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Akademisi Sebut MK Keliru Soal Putusan Anggota Polri Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Dinilai Bakal Jauhkan Polri dari Semangat Reformasi
Pimpinan DPR Bakal Kaji Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Pensiun
Polri Beri Respons Tak Terduga Soal Putusan MK Larang Anggota Aktif Duduki Jabatan Sipil
Polri Beri Respons Tak Terduga Soal Putusan MK Larang Anggota Aktif Duduki Jabatan Sipil
Boni Hargens Nilai Putusan MK Perkuat Indepedensi Polri, Ini Alasannya
DPR Minta Polri Taati Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil
Demokrat Patuhi Putusan MK, Bakal Tempatkan Perempuan di AKD DPR
DPR Bakal Tindaklanjuti Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di AKD
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
DPR Tindaklanjuti Putusan MK, Bakal Bentuk Lembaga Pengawas ASN
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Isi Putusan MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Dasco: DPR Akan Buat UU Tenaga Kerja Baru Sesuai Putusan MK
Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MK, Bakal Revisi UU Tapera
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Terganjal Putusan MK, TNI Cari Celah Lain Pidanakan Ferry Irwandi
TNI Masih Pertimbangkan Laporkan Ferry Irwandi, Alasannya Ada Putusan MK Soal...
TNI Masih Pertimbangkan Laporkan Ferry Irwandi, Alasannya Ada Putusan MK Soal...
TNI Bersikeras Gugat Ferry Irwandi Meski Ada Putusan MK, Sang Aktivis: Saya Tidak Lari
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Respons Istana soal Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat
Putusan MK: Pimpinan Organisasi Advokat Dilarang Rangkap Pejabat Negara
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
DPR Terima Surat Masukan Komisi III soal Putusan MK
Ketua MPR Tegaskan Putusan MK Tak Larang Wamen Rangkap Jabatan
Soal Wamen Rangkap Jabatan, Istana Sebut Pemerintah Tak Langgar Putusan MK
Interpretasi Pendidikan Gratis Lewat Putusan MK Bisa Jadi Bumerang, Pemerintah Diminta Jangan Bunuh Partisipasi Masyarakat
DPR Belum Ambil Sikap soal Putusan MK karena Pemilu 2029 Masih Lama
Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional
Politisi PDIP Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu: Embrio Negara Feodal Mulai Muncul
Ketua DPR Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menyalahi UUD
Cak Imin Bongkar Fakta Mengejutkan Soal Komunikasi Parpol Pasca Putusan MK
DPR Ingin Cepat Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Janji Transparan
Kemendikdasmen Butuh Rp183,4 Triliun untuk Jalankan Putusan MK soal Sekolah Gratis
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU