Top 5+ Kepala Daerah Kena OTT KPK di 3 Bulan Pertama 2026, Siapa Saja?

Belum genap 100 hari kalender tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan sembilan operasi tangkap tangan (OTT), yang lima di antaranya adalah kepala daerah.

Bahkan, tiga OTT KPK terbaru dilakukan selama bulan Ramadhan, yakni pada periode 3 sampai 13 Maret 2026.

Terbaru, KPK melakukan OTT pada 10 Maret 2026 dan menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Diketahui, rangkaian OTT KPK ini adalah kelanjutan dari giat tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan juga tahun 2025.

Berikut adalah daftar 5 kepala daerah yang terjaring OTT KPK selama triwulan pertama 2026, Januari hingga Maret:

13 Maret: OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

KPK mengumumkan operasi tangkap tangan kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadhan pada 13 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Kemudian pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.

Syamsul menargetkan Rp 750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp 515 juta untuk THR forum komunikasi pimpinan daerah Cilacap, serta sisanya untuk kepentingan pribadi.

10 Maret: OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diringkus dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu, pada Senin (9/3/2026) malam.

Pada 10 Maret 2026, KPK melakukan OTT kedelapan dan mengumumkan menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

OTT tersebut terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

KPK juga menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose atau gelar perkara. Adapun peran dari lima orang tersebut adalah dua sebagai penerima, dan tiga merupakan pemberi.

3 Maret: OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Pada 3 Maret 2026, KPK melakukan OTT dan menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal.

Itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Berbeda dari OTT yang lazim dikaitkan dengan suap dan penyitaan tumpukan uang tunai, dalam kasus ini KPK menerapkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut berkaitan dengan benturan kepentingan penyelenggara negara dan tergolong sebagai delik formal.

19 Januari: OTT KPK Wali Kota Madiun Maidi

Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Maidi (kanan) dan Thariq Megah (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dengan barang bukti berupa uang senilai Rp550 juta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Ini menjadi OTT kedua KPK di Januari 2026.

Selain Wali Kota Madiun Maidi, penyidik KPK juga meringkus 14 orang lainnya yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun hingga pihak swasta.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, tim satgas KPK berhasil menyita sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari commitment fee yang diterima oleh pihak penyelenggara negara.

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Madiun, KPK memutuskan untuk membawa 9 dari 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih intensif.

19 Januari: OTT KPK Bupati Pati Sudewo

Di hari yang sama dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi, KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT pada Senin (19/1/2026).

Menurut informasi, OTT terhadap Bupati Sudewo tersebut terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati.

Selain Sudewo, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut dan diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Adapun tujuh orang yang ikut bersama Bupati Pati Sudewo terdiri dari dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.

Sudewo dan tujuh orang tersebut merupakan terduga tersangka tindak pidana korupsi, sehingga dibawa oleh KPK ke Jakarta usai terjaring OTT.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang