Daftar 8 OTT KPK di 3 Bulan Pertama 2026, Terbaru Bupati Rejang Lebong

Belum genap 100 hari kalender tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT).

Bahkan, tiga OTT KPK pertama dilakukan hanya dalam kurun waktu sembilan hari, yakni pada 10-19 Januari 2026.

Terbaru, KPK melakukan OTT pada 10 Maret 2026 yang menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Diketahui, rangkaian OTT KPK ini adalah kelanjutan dari giat tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan juga tahun 2025.

Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, berikut adalah daftar 8 OTT KPK pada triwulan pertama 2026, Januari hingga Maret:

10 Maret 2026: OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

Hari ini, 10 Maret 2026, KPK melakukan OTT kedelapan dan mengumumkan menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

"Benar, Bupati Rejang Lebong," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dilansir Antara, Selasa (10/3/2026).

KPK juga mengisyaratkan menangkap lebih dari satu orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

“Sejumlah pihak diamankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (10/3).

3 Maret 2026: OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan.

Pada 3 Maret 2026, KPK melakukan OTT dan menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal.

Itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Berbeda dari OTT yang lazim dikaitkan dengan suap dan penyitaan tumpukan uang tunai, dalam kasus ini KPK menerapkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut berkaitan dengan benturan kepentingan penyelenggara negara dan tergolong sebagai delik formal.

5 Februari: OTT di Pengadilan Negeri Depok

Pada 5 Februari 2026, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

Dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan.

Selain itu, KPK juga menetapkan juru sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, sebagai tersangka dari unsur penyelenggara negara.

Adapun dari pihak swasta, ada dua yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Karabha Digdaya (PT KD) Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT KD Berliana Tri Kusuma.

4 Februari: OTT di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono resmi memakai rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (5/2/2026).

KPK melakukan OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 4 Februari 2026.

Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terjaring dalam operasi ini dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta.

Selain Mulyono, KPK juga menangkap satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu orang dari pihak swasta.

Penangkapan ini terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar lebih.

4 Februari: OTT Kantor Bea dan Cukai

Setelah melakukan OTT di KPP Banjarmasin, KPK mengonfirmasi melakukan OTT kelima tahun 2026 di kantor Bea dan Cukai Jakarta, Rabu (4/2/2026),

OTT KPK tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Sehari setelahnya, pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka.

19 Januari: OTT KPK Wali Kota Madiun Maidi

Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Maidi (kanan) dan Thariq Megah (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dengan barang bukti berupa uang senilai Rp550 juta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Ini menjadi OTT kedua KPK di Januari 2026.

Selain Wali Kota Madiun Maidi, penyidik KPK juga meringkus 14 orang lainnya yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun hingga pihak swasta.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, tim satgas KPK berhasil menyita sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari commitment fee yang diterima oleh pihak penyelenggara negara.

19 Januari: OTT KPK Bupati Pati Sudewo

Di hari yang sama dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi, KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT pada Senin (19/1/2026).

Menurut informasi, OTT terhadap Bupati Sudewo tersebut terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati.

Selain Sudewo, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut dan diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Adapun tujuh orang yang ikut bersama Bupati Pati Sudewo terdiri dari dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.

9-10 Januari: OTT Pegawai DJP

Petugas menunjukkan barang bukti saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026). KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 dan mengamankan barang bukti dengan total mencapai Rp6,38 miliar.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dan Sabtu (10/1/2026) dan mengamankan 8 orang beserta barang bukti berupa uang.

OTT tersebut terkait dengan dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Operasi penindakan ini mulai dilakukan pada Jumat (9/1/2026) malam untuk menelusuri terkait kasus suap pengurangan nilai pajak.

Dari sana, pada Minggu (11/1/2026), KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka untuk kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang