Top 10+ Kepala Daerah Kena OTT KPK di Era Prabowo, Ini Asal Partainya

Sebanyak 10 kepala daerah telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, para kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini dilantik secara serentak oleh Prabowo pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030.

Status seluruh kepala daerah yang kena OTT KPK tersebut juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Dari 10 kepala daerah, sembilan di antaranya merupakan bupati serta wali kota. Sementara satu orang lainnya berstatus gubernur.

Daftar 10 Kepala Daerah yang Kena OTT KPK

Sebanyak 10 kepala daerah terjaring OTT KPK sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026.

Kepala daerah pertama yang terkena OTT KPK adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis pada 7-8 Agustus 2025.

Kemudian yang terbaru, OTT KPK menjaring Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret 2026.

Berikut daftar 10 kepala daerah yang kena OTT KPK beserta rangkuman kasusnya:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)

• Kasus: Dugaan suap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur

2. Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)

• Kasus: Dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di Pemprov Riau untuk tahun anggaran 2025

3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)

• Kasus: Dugaan suap jabatan Direktur RSUD Ponorogo dan proyek di RSUD Ponorogo

4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)

• Kasus: Dugaan penerimaan hadiah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah

5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)

• Kasus: Dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi

6. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)

• Kasus: Dugaan fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta menerima gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun

7. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)

• Kasus: Dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati

8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)

• Kasus: Dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan TA 2023-2026

9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)

• Kasus: Dugaan suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong periode 2025-2026

10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)

• Kasus: Dugaan emerasan dan penerimaan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cilacap untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepentingan pribadi

Asal Partai 10 Kepala Daerah yang Kena OTT KPK

Total 10 kepala daerah yang diamankan dalam OTT KPK berasal dari berbagai partai politik. Namun, secara keseluruhan berasal dari enam partai politik.

Dari jumlah tersebut, PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing memiliki dua kader yang terjaring.

Sementara itu, Gerindra, NasDem, dan PAN masing-masing menyumbang satu orang. Sedangkan satu kepala daerah lainnya tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Berikut asal partai 10 kepala daerah yang terkena OTT KPK:

1. PDIP

• Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko
• Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang

2. PKB

• Gubernur Riau, Abdul Wahid
• Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman

3. Partai Golkar

• Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya
• Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq

4. Partai NasDem

• Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

5. Partai Gerindra

• Bupati Pati, Sudewo

6. PAN

• Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari

7. Tidak Berpartai

• Wali Kota Madiun, Maidi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Asal Partai 10 Kepala Daerah Era Prabowo yang Terkena OTT KPK, Gerindra hingga PDIP"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang