Viral Platform Kawal Harta di Media Sosial, Apa Itu?

 Pengguna media sosial X tengah diramaikan oleh platform Kawal Harta. Platform ini viral sejak Sabtu, 20 Desember, setelah menyajikan paparan data mengenai kekayaan pejabat di Tanah Air. Seperti di akun X @imrenagi, awalnya ia mengaku skeptis terhadap platform tersebut, namun kemudian tertarik setelah melihat data pertumbuhan harta para pejabat

”Awalnya gw skeptis ini kawalharta pejabat buat apa sih? emang kita bisa apa? Setelah ngeliat bagian ’Pertumbuhan harta’, gw langsung mikir wah bagus juga ini bisa keliatan nama2 "pemain" baru. tapi ya kita bisa apa juga.. haha,” tulis dia dikutip dari akun miliknya.

Lantas apa itu KawalHarta? Melansir situs resmi mereka, KawalHarta adalah platform independen yang mengumpulkan, memvisualisasi, dan memantau data kekayaan pejabat publik Indonesia. Kami mengubah data LHKPN yang tersebar menjadi informasi yang mudah diakses, dipahami, dan dianalisis oleh masyarakat.

“Kami menyajikan data LHKPN yang akurat dan terpercaya dalam format yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” demikian bunyi keterangan di platform tersebut dikutip Senin 22 Desember 2025.

Platform tersebut juga disebut mampu merapihkan data-data kekayaan pejabat publik. Sebab selama ini, data kekayaan pejabat di Indonesia seringkali tersebar di berbagai sumber, sulit dilacak perubahannya dari waktu ke waktu, dan tidak disajikan dalam format yang mudah dipahami. Masyarakat kesulitan memantau apakah kekayaan pejabat bertambah secara wajar atau tidak.

• Data LHKPN tersebar dan sulit diakses
• Tidak ada riwayat perubahan kekayaan yang jelas
• Format data sulit dipahami masyarakat umum
• Tidak ada sistem peringatan untuk perubahan signifikan

Daftar Kekayaan Pejabat Publik di Tanah Air

Melansir situs X KawalHarta, tercatat ada 10 daftar pejabat terkaya di Indonesia. Selain itu juga dimunculkan data pertumbuhan kekayaan pejabat publik.

Jika menelisik dari rangkuman data yang disajikan, posisi pertama pejabat terkaya di Indonesia ditempati Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri dengan total Rp 5,44 Triliun. Sementara itu di posisi kedua ditempati oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Yanuar Ali (Denny JA) sebesar Rp 3,08 Triliun.

Posisi ketiga ditempati oleh Wakil MPR, Rusdi Kirana dengan total Rp 2.60 Triliun. Diposisi keempat ditempati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dengan total Rp 2,44 Triliiun.

Diposisi kelima ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebesar Rp 2,41 triliun. Diposisi keenam ditempati oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dengan total Rp 2,06 Triliun. Selanjutnya di posisi ke-7 ditempati oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dengan total kekayaan Rp 1,51 triliun.

Diposisi Ke-8 ada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dengan total Rp 1,25 triliun. Disusul oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad dengan total Rp 1,03 triliun. Posisi terakhir ditempati oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dengan total kekayaan mencapai Rp 598,09 miliar.

Terkait dengan sumber data dalam keterangan mereka di platform X, mereka menyebut pihaknya tidak memanipulasi atau menambahkan data apa pun. Seluruh data yang ditampilkan murni diambil dari data publik yang disediakan KPK melalui fitur e-LHKPN.

”Jika ada pejabat yang belum muncul, itu karena proses pengindeksan data kami masih berjalan dan belum. Kami juga berkaca pada media mainstream yang kerap menyajikan rangkuman data serupa. Karena itu, kami menilai inisiatif visualisasi ini wajar dan aman dilakukan untuk konsumsi publik. Contoh (tempo),” tulis akun itu.

Dijelaskan juga terkait dengan intepretasi data, dijelaskannya bahwa nama-nama yang berada di Top Leaderboard diurutkan berdasarkan nominal, BUKAN indikasi kotor/korupsi.

”Contoh: Ibu Widiyanti Putri Wardhana yang ada di posisi atas. Sejujurnya kami kira ini angka yang wajar diingat latar belakang beliau dan keluarganya,” tulis akun tersebut.

Situs web Dimatikan Sementara

Di situs resmi mereka, saat ini website tersebut sedang dimatikan oleh sang pemilik untuk menunggu verifikasi hukum. Hal ini dilakukan pihaknya untuk memastikan semua data dan cara kami menyajikannya sudah sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

”Jujur, kami terharu dan kaget banget antusiasme publik sebesar ini buat KawalHarta. Terima kasih banyak! Tapi, karena niat awal kami cuma inisiatif warga biasa (dan biar nggak salah langkah secara hukum), kami secara personal memutuskan untuk mematikan website sementara waktu. Hanya sebentar, hingga mendapatkan kepastian hukum :) Kami ingin memastikan semua data dan cara kami menyajikannya sudah sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku,” demikian keterangan akun tersebut.

Embed Twitter