Aceh Minta Bantuan PBB Pascabencana Banjir-Longsor: Harap UNDP dan UNICEF Turun Tangan

 Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir dinilai telah mencapai skala yang sangat serius.

Pemerintah Aceh menilai kondisi tersebut sudah layak untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional, mengingat luasnya wilayah terdampak serta besarnya kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Penilaian ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang menegaskan bahwa dampak bencana yang terjadi tidak lagi berskala lokal atau regional.

Menurutnya, situasi di lapangan menunjukkan kompleksitas persoalan yang membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.

Mengapa Aceh Dinilai Layak Berstatus Bencana Nasional?

Muhammad MTA menyampaikan bahwa dari sisi dampak, luas wilayah terdampak, serta jumlah masyarakat yang memerlukan bantuan, bencana di Aceh sudah memenuhi kriteria sebagai bencana berskala nasional. Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi pada Minggu (14/12/2025).

“Skalanya (bencana) ini memang nasional,” kata MTA.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh, kata dia, hanya dapat menyampaikan kondisi faktual dan kebutuhan di lapangan.

“Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri,” ujarnya.

Bagaimana Sikap Pemerintah Aceh terhadap Bantuan Internasional?

Selain mendorong perhatian pemerintah pusat, Pemerintah Aceh juga berharap agar jalur bantuan internasional dapat dibuka secara luas.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, disebut dalam beberapa kesempatan menyampaikan harapan agar lembaga internasional dapat terlibat langsung dalam proses penanganan bencana.

Menurut MTA, pengalaman penanganan bencana tsunami Aceh tahun 2004 menjadi pelajaran penting. Saat itu, keterlibatan komunitas internasional dinilai sangat membantu mempercepat pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat.

“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” tambahnya.

Apa Permintaan Khusus Aceh kepada Pemerintah Pusat?

Di tengah upaya membuka ruang bantuan internasional, Pemerintah Aceh juga menyampaikan permintaan kebijakan khusus kepada pemerintah pusat, terutama terkait regulasi bantuan kemanusiaan.

Salah satu hal yang disoroti adalah kebijakan perpajakan terhadap bantuan logistik dari luar negeri.

MTA berharap pemerintah pusat dapat menghapus atau membebaskan pajak atas bantuan logistik internasional yang masuk ke Aceh.

Menurutnya, bantuan tersebut murni untuk kepentingan kemanusiaan dan seharusnya tidak dibebani aturan yang justru menghambat proses distribusi.

“Mengingat hal ini berkaitan dengan bantuan untuk kemanusiaan bagi rakyat sendiri. Bukan malah mengenakan pajak bagi mereka yang hendak membantu. Jika pemerintah memberlakukan pajak terhadap bantuan kemanusiaan, justru akan membuat rakyat dan masyarakat internasional berasumsi seakan-akan Aceh sedang dizalimi oleh pemerintah, hal ini sangat tidak baik,” tegasnya.

Berapa Banyak Relawan dan Lembaga yang Terlibat?

Hingga pertengahan Desember 2025, Pemerintah Aceh mencatat sedikitnya 1.960 relawan dari 77 lembaga telah terlibat langsung dalam penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah.

Lembaga-lembaga tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi kemanusiaan lokal, nasional, hingga internasional.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” jelas MTA.

Para relawan tersebut bekerja bersama institusi pemerintah dalam berbagai sektor, mulai dari evakuasi korban, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar.

Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Muhammad MTA menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Gubernur Aceh kepada seluruh pihak yang telah membantu.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

“Kehadiran lembaga dan relawan ini diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung oleh institusi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, Pemda kabupaten/kota, ormas, OKP, dan segenap masyarakat Aceh,” pungkasnya.

Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini: https://kmp.im/BencanaSumatera.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ".

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini