Klarifikasi Mualem soal Surat Minta Bantuan ke PBB, Pemprov Aceh Tegaskan Ada Salah Paham

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).

Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.

Klarifikasi Mualem soal Surat Minta Bantuan ke PBB

Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.

Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru.

Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara Aceh, Selasa (16/12/2025).

Permintaan kepada UNDP dan UNICEF di Indonesia

Sementara itu, Mualem melalui Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa surat permohonan bantuan sebenarnya ditujukan kepada UNDP dan UNICEF yang berada di Indonesia.

Ia mengatakan, kabar Pemprov Aceh meminta tolong kepada PBB merupakan kesalahpahaman.

“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB,” kata Muhammad MTA.

“Tapi, yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” sambungnya.

Muhammad MTA juga mengatakan, bencana di Aceh saat ini masih dikategorikan pada tingkat provinsi. 

Dalam hal ini, pemerintah pusat bertindak sebagai pengawas dan menempatkan penanganan bencana ini sebagai prioritas utama.

Mengingat status bencana masih di tingkat provinsi maka Pemprov Aceh menilai penting untuk mengambil langkah-langkah strategis.

Salah satunya mengundang lembaga-lembaga yang fokus pada penanganan bencana, khususnya terkait pemulihan pascabencana.

Muhammad MTA menambahkan, berdasarkan pengalaman ketika tsunami melanda Aceh, lembaga seperti UNDP, IOM, dan UNICEF telah menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia.

Kolaborasi dilakukan dengan beberapa program kemitraan yang masih berjalan di berbagai wilayah Indonesia.

UNICEF, misalnya, masih menjalankan program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April 2026. 

Oleh karena itu, Pemprov Aceh sebagai pilar utama penanganan bencana menilai penting untuk menjaga keberadaan lembaga-lembaga tersebut di wilayahnya, terutama mengingat pengalaman mereka sebelumnya dalam menangani bencana.

“Kita berharap mereka tetap punya program terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu UNDP juga seperti itu,” ujarnya.

Muhammad menambahkan, UNDP yang sebelumnya terlibat dalam penanganan tsunami kini tetap berada di Indonesia.

Lembaga tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemprov Aceh bisa masuk untuk membantu.

Jubir Bantah Mualem Langkahi Presiden

Muhammad MTA mengatakan, muncul kontroversi ketika Mualem dikabarkan mengirim surat langsung ke PBB yang dianggap sebagian pihak seakan melangkahi Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam penanganan dari kedua pihak, baik Pemprov Aceh maupun pemerintah pusat. 

Meski begitu, ia yakin bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan secara menyeluruh langkah-langkah ekstra yang dibutuhkan mengingat bencana ini termasuk kejadian luar biasa yang jarang terjadi selain tsunami.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini