Pemprov Aceh Minta Bantuan ke PBB, Mendagri Tito: Nanti Kita Pelajari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum mengetahui bentuk bantuan yang diminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Unicef dan United Nations Development Programme (UNDP).

"Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2025.

Saat ditanya apakah Kemendagri mengizinkan kepala daerah meminta bantuan ke pihak luar negeri terkait bencana, Tito kembali mempertanyakan jenis bantuan yang diminta.

Ia menegaskan, substansi permintaan harus dilihat lebih dulu sebelum diambil sikap.

“Mintanya apa dulu. Bantuan untuk apa,” ucap dia.

Sementara itu, terkait kemungkinan pemerintah daerah mengajukan permintaan bantuan dari luar negeri, Tito mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut. 

“Nanti kita pelajari,” jelas Tito.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh  menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pun menjelaskan alasan Pemprov Aceh meminta bantuan tersebut.

Kata dia, karena dua lembaga itu memiliki pengalaman menangani pasca bencana seperti tsunami yang melanda Aceh 2004 silam.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," ucap Muhammad MTA, Minggu, 14 Desember 2025.

Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan.

"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," pungkas dia.

Post Related