Banjir dan Longsor Jadi Alarm, Mantan Mentan Sebut 3 Poin Penting yang Perlu Diperhatikan

Beberapa minggu terakhir, isu bencana alam kembali ramai diperbincangkan. Banjir bandang dan longsor terjadi di berbagai daerah, menimbulkan korban, kerugian ekonomi, serta kegelisahan sosial.

Dalam situasi seperti ini, sektor perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan. Tidak jarang, sawit langsung ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Di mata mantan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih, persoalannya tidak sesederhana itu. Menurutnya, bencana alam bukan semata urusan teknis perkebunan. Tapi, menyangkut keselamatan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan kelestarian ekosistem secara bersamaan.

"Ketika kita menyederhanakan persoalan banjir hanya menjadi 'sawit atau bukan sawit', kita justru berisiko kehilangan akar masalah yang sesungguhnya. Kita harus jujur mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi banjir bandang dan longsor memang meningkat," ungkapnya, melalui keterangan resmi, Senin, 22 Desember 2025.

Dampaknya tidak kecil. Selain menyebabkan korban jiwa dan materi, dunia usaha juga ikut terpojok, reputasi industri sawit kembali dipertanyakan, dan ruang diskusi publik sering kali dipenuhi emosi. Padahal, di sisi lain, sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Jutaan tenaga kerja bergantung pada sektor ini, ekonomi pedesaan bergerak karenanya, dan devisa negara ditopang oleh kinerja ekspornya. Tidak banyak industri yang memiliki daya ungkit sebesar ini.

Oleh karena itu, dewan pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) ini menyebut tantangan sesungguhnya bukan memilih antara sawit atau bukan sawit, tapi bagaimana sawit dikelola dengan benar.

Mulai dari berbasis data, ilmu pengetahuan, dan berorientasi jangka panjang, agar risiko bencana dapat diminimalkan, bukan diperbesar. Setidaknya, kata Bungaran Saragih, ada tiga titik krusial yang perlu dibahas.

Pertama, soal data. Hubungan antara banjir bandang dan sawit sering kali terjebak dalam ruang saling menyalahkan. Ironisnya, yang paling keras menyalahkan justru sering datang dari mereka yang tidak memiliki cukup informasi.

Ada yang menuding sawit sebagai penyebab tunggal banjir, ada pula yang menolak sepenuhnya kemungkinan adanya keterkaitan. Padahal, yang dibutuhkan adalah data spasial dan hidrologis yang kuat, analisis ilmiah yang independen, serta pemetaan risiko yang dapat dipercaya.

Tanpa data yang terbuka dan dapat diakses bersama, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan terus berjalan dengan asumsi masing-masing. Kedua, soal tata kelola lahan dan perubahan penggunaan lahan. Risiko banjir tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kebun sawit.

Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana tutupan lahan itu dikelola. Apakah kawasan lindung dan sempadan sungai benar-benar dilindungi? Apakah daerah resapan air dan hulu daerah aliran sungai dikelola secara benar? Apakah penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan struktur tanah dan sistem drainase, atau justru merusaknya?

"Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara tata kelola perizinan, penegakan hukum, dan penerapan standar keberlanjutan yang konsisten," jelas mantan mentan. Ketiga, solusi keberlanjutan dan kemitraan multipihak. Harus disepakati bahwa risiko banjir bandang perlu dikurangi, maka solusinya tidak bisa dibebankan pada satu aktor saja.

Pemerintah harus hadir melalui penataan ruang yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta pemberian insentif bagi praktik yang baik dan sanksi bagi praktik yang merusak. Pelaku usaha pun wajib menjalankan budidaya yang bertanggung jawab.