Saat Ribuan Warga Indramayu Pilih Kerja di Luar Negeri, Taiwan dan Hong Kong Jadi Tujuan Favorit

 Jumlah pekerja migran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali meningkat pada 2025.

Sebanyak 21.182 warga Indramayu tercatat berangkat ke luar negeri, mendekati angka penempatan sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Asep Kurniawan menjelaskan angka tersebut berasal dari berbagai skema penempatan formal.

“Itu yang terdata di P3MI dengan penempatan perorangan, mandiri ya. Terus juga perpanjangan kontrak di luar negeri,” ungkapnya, dikutip , Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, jumlah warga yang bekerja di luar negeri tersebut diperkirakan lebih tinggi karena belum mencakup pekerja yang berangkat melalui jalur pemagangan maupun mandiri, termasuk ke Jepang.

Ia menyebutkan, tren keberangkatan mulai kembali seperti masa sebelum pandemi.

"Jumlah tahun 2025 hampir sama kayak sebelum Covid. Kalau pas Covid kan sempat turun drastis dan tahun ini kembali naik drastis," ujarnya.

Taiwan dan Hong Kong jadi tujuan favorit

Ilustrasi pekerja migran Indonesia. Foto ini dibuat dengan bantuan perangkat kecerdasan buatan.

Asep menuturkan Taiwan masih menjadi negara tujuan paling diminati pekerja migran asal Indramayu, diikuti Hong Kong dan Singapura.

Tingginya minat tersebut dipengaruhi besarnya pendapatan di luar negeri serta minimnya kesempatan kerja di daerah asal.

Namun di balik tren meningkat, sejumlah persoalan juga muncul.

Disnaker menerima laporan pekerja migran yang mengalami sakit hingga meninggal dunia di negara penempatan, terutama mereka yang berangkat secara ilegal.

“Hal ini yang harus kita berantas, jumlahnya kita juga tidak tahu karena tidak tercatat di pemerintah,” katanya lagi.

Penguatan regulasi hingga pemberdayaan

Pemerintah daerah disebut terus memperketat mekanisme keberangkatan melalui regulasi desa.

Warga yang ingin bekerja ke luar negeri diwajibkan melapor lebih dulu kepada pemerintah desa dan memperoleh persetujuan keluarga.

“Calon PMI harus dapat izin dahulu dari pemerintah desa, mereka juga mesti mendapat izin dari keluarganya,” ujarnya.

Selain perlindungan, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan bagi purna pekerja migran agar tidak kembali berangkat karena tekanan ekonomi.

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bappenas, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah daerah, dan Migrant Care.

Dalam kegiatan monitoring program Inklusi di Balai Desa Segeran, Direktur Literasi Keuangan dan Migrasi Kementerian P2MI, Ramadhan menegaskan pentingnya migrasi aman bagi pekerja migran asal Indramayu.

"Aman dalam arti kata dia berangkatnya dengan status yang jelas, bekerja di sana jelas, sehingga bisa memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan," pungkas Ramadhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang