PDIP Minta Maaf Kadernya Sugiri Sancoko Kena OTT KPK: Kami Akan Evaluasi
Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko pada Jumat, 7 November 2025.
Said menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
"DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," kata Said dalam keterangannya, Sabtu, 8 November 2025.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Said mengatakan bahwa PDIP Jawa Timur menjunjung tinggi independensi KPK seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Pun, PDIP selalu menjunjung tinggi sikap integritas dan tak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum.
"Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata dia.
Mewakili DPP PDIP Jawa Timur, Said meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas tindakan Sugiri Sancoko. Karena dia merupakan kader PDIP yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat.
"Saya mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera," kata Said.
Said mengatakan PDIP bakal mengevaluasi dan membina para kadernya agar tidak melakukan tindakan korupsi kedepannya. PDIP juga bakal memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.
"Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," kata dia.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko setibanya di KPK
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT terkait Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko.
"Tim berhasil mengamankan 13 orang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.
Budi mengatakan bahwa 13 orang tersebut merupakan hasil rangkaian OTT hingga Jumat malam, 7 November 2025.
KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
