Jawa Barat Siaga Darurat Bencana, Dedi Mulyadi Keluhkan Keterbatasan Anggaran Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk menangani berbagai kerusakan akibat bencana alam di wilayahnya.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai jumlah tersebut belum ideal untuk wilayah sebesar Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota.
Gubernur Dedi Mulyadi mengakui bahwa dana sebesar Rp 20 miliar masih jauh dari cukup untuk mengatasi dampak bencana di seluruh wilayah Jawa Barat.
"Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp 200 miliar harus ada sebenarnya. Nah, tapi saya ngomong ke Pak Sekda, mau saya habisin," ujar Dedi seusai apel gelar pasukan siaga tanggap bencana tahun 2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, meskipun terbatas, anggaran tersebut akan dimanfaatkan secara efisien. Ia menegaskan bahwa pos dana BTT memang diperuntukkan untuk keadaan darurat, bukan untuk disimpan.
"Kalau nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana, jangan dibilang itu uang yang diparkir atau tidak dibelanjakan. Ini penting," katanya menekankan.
Bagaimana Arahan Gubernur untuk Daerah?
Selain menyiapkan dana tanggap bencana, Dedi juga menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar siaga menghadapi potensi bencana, terutama saat musim hujan.
Ia menyoroti keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota yang sering menjadi kendala utama penanganan bencana.
"Perlu pemahaman mendalam tentang kondisi daerah, 27 kabupaten kota kayaknya sudah enggak punya uang sekarang," ucapnya.
Menurut Dedi, setiap kepala daerah harus tetap menyediakan dana cadangan, meskipun jumlahnya terbatas.
"Arahan untuk kepala daerah seperti apa soal anggaran? Ya pokoknya harus ada walaupun sedikit," tambahnya.
Apa Dasar Penetapan Status Siaga Darurat Bencana?
Kondisi di area halaman balai desa Cikahuripan, terlihat lumpur masih memenuhi area sekitar lokasi, Selasa (28/10/2025)
Dedi sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 dan berlaku sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026.
Penetapan ini dilakukan karena meningkatnya potensi bencana seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan abrasi.
"Menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025/2026," ungkap Dedi dalam keterangan tertulis.
Ia juga meminta agar para kepala daerah segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan anggaran darurat bagi warga yang terdampak.
"Pembiayaan penanganan status siaga darurat bencana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Seberapa Parah Kondisi Bencana di Jawa Barat?
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menunjukkan bahwa sejak awal 2025 hingga 27 Oktober, telah terjadi 1.204 bencana di wilayah tersebut.
Rinciannya meliputi cuaca ekstrem sebanyak 624 kejadian, tanah longsor 343 kejadian, banjir 215 kejadian, kebakaran lahan 12 kejadian, kekeringan 6 kejadian, dan gempa bumi 5 kejadian.
Dalam menindaklanjuti status siaga tersebut, BPBD Jabar telah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi bersama seluruh BPBD kabupaten/kota.
Rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik menghadapi musim hujan 2025–2026.
"Kami sudah lakukan rakor kesiapsiagaan di bulan September bersama BPBD Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik menghadapi musim hujan," kata Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Dedi Mulyadi: Dana BTT Rp 20 Miliar Tak Cukup untuk Jabar, tapi Akan Saya Habisin".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
