Disentil Purbaya, Dedi Mulyadi Balas dengan Buka Data Kas Daerah Jawa Barat Setiap Hari

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong keterbukaan publik dengan mengumumkan posisi rekening kas umum daerah (RKUD) setiap hari.

Kebijakan ini resmi diterapkan mulai Senin (27/10/2025) dan dianggap sebagai upaya memperkuat transparansi tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Betul (akan diposting setiap hari)," ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ia menegaskan bahwa laporan kas daerah tersebut akan diunggah secara rutin melalui akun media sosial resminya, agar masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah secara langsung.

Langkah ini diambil setelah muncul polemik terkait tudingan Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti adanya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito.

Dedi menyebutkan, posisi RKUD di Bank BJB saat ini tercatat sebesar Rp2,4 triliun. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana uang daerah dikelola.

"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," kata Dedi.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukanlah hal baru baginya, sebab saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia juga rutin membuka rincian anggaran kepada masyarakat.

"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu," tegasnya.

Seberapa Terbuka Kas Daerah Jawa Barat Saat Ini?

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, posisi RKUD terbaru menunjukkan penerimaan pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak serta retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar, terdiri dari belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, dan bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Dedi menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan daerah mencapai Rp7,5 triliun.

Kekurangan dana tersebut akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain.

"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan belanja publik di tahun anggaran 2025 mencapai hampir 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Belanja publik di era pemerintahan kami meningkat signifikan, hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas Dedi.

Bagaimana Respons Dedi Terhadap Kritik Menkeu Purbaya?

Pernyataan Dedi ini muncul setelah kritik dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti sejumlah pemerintah daerah masih menempatkan dananya di rekening bank.

Purbaya menilai bunga giro yang rendah membuat daerah kehilangan potensi pendapatan. Namun, pernyataan itu dinilai berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang mengkritik praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito karena dianggap mengendapkan anggaran.

Menanggapi hal itu, Dedi menilai penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro justru merupakan langkah paling aman dan transparan.

"Kalau hari ini nyimpen di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau lemari besi. Itu justru lebih rugi lagi," katanya.

Menurut Dedi, penyimpanan dana dalam bentuk giro memiliki alasan logis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Pembayaran proyek, kata dia, tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan bertahap agar akuntabilitas tetap terjaga.

"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelasnya.

Dedi juga mengakui bahwa beberapa daerah masih menggunakan deposito on call karena lebih fleksibel dan bunganya menjadi pendapatan tambahan daerah.

"Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," ujarnya.

Di Mana Dana Kas Jawa Barat Disimpan?

Dedi memastikan bahwa seluruh dana kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersimpan di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro.

Langkah ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kelancaran pembayaran berbagai kegiatan pemerintahan.

Ia juga menargetkan agar saldo kas daerah dapat menurun signifikan di akhir tahun 2025 seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.

"Kalau hari ini masih ada angka Rp2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan nyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka itu. Tidak di bawah Rp50 miliar, tapi kalau bisa nol ya syukur," ucap Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Balas Sentilan Purbaya, Dedi Mulyadi Umumkan Saldo Kas Daerah Tiap Hari di Medsosnya".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.