Tetap Rp 335 Triliun, Bos BGN Pastikan Anggaran MBG Tak Kena Pangkas
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan, sejauh ini belum ada pemangkasan atau penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026, sehingga alokasinya tetap sebesar Rp 335 triliun.
Hal itu ditegaskannya guna menjawab pertanyaan awak media, menyusul rencana penyesuaian anggaran MBG yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terdiri dari nasi, ayam dan sayur
Dia menjelaskan, pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya pada Senin sore kemarin, lebih berfokus pada harmonisasi anggaran untuk menyikapi situasi yang berkembang.
Terkait opsi penyesuaian pada sejumlah pos belanja yang tidak langsung menyasar penyediaan makanan, Dadan menyebut hal itu masih dibahas dan belum ada keputusan perubahan anggaran.
Dadan juga menegaskan, sebagian besar anggaran atau sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional, memang dialokasikan langsung untuk bantuan program makan bergizi yang disalurkan langsung ke daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Sementara di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai Rakortas pada Senin kemarin mengatakan, masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG.
Purbaya mengatakan, MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” kata Purbaya.
Purbaya pun berpendapat pelaksanaan program MBG bisa optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp335 triliun.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” ujarnya. (Ant).
