Dedi Mulyadi Gelontorkan Kompensasi Rp 9 Juta untuk Pekerja Tambang Bogor, Plus Kredit Mobil Tanpa DP

 Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kompensasi sebesar Rp9 juta bagi pekerja tambang yang terdampak kebijakan penutupan aktivitas tambang di Kabupaten Bogor.

Kebijakan ini menjadi langkah awal penataan ulang sektor pertambangan agar lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

"Pada Januari nanti, para pekerja akan menerima tambahan Rp6 juta dari dana kompensasi yang disiapkan, sehingga totalnya mencapai Rp9 juta per orang," kata Dedi di Gedung Serbaguna 1, Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Senin (3/11/2025).

Mengapa Pemprov Jabar Memberikan Kompensasi?

Dedi menjelaskan bahwa bantuan kompensasi diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yaitu pada November dan Desember 2025 serta Januari 2026, masing-masing senilai Rp3 juta per bulan.

Ia menuturkan, kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov Jabar menemukan fakta bahwa sebagian besar pekerja tambang selama ini memperoleh upah rendah, hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per hari.

"Kalau dibiarkan, sektor tambang hanya melahirkan kerusakan alam dan ketimpangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kita harus benahi agar tambang melahirkan nilai kemanusiaan," ujarnya.

Menurut Dedi, kompensasi ini bukan hanya bentuk tanggung jawab pemerintah, tetapi juga simbol perubahan arah kebijakan pertambangan di Jawa Barat menuju model yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Apa Langkah Selanjutnya Setelah Penutupan Tambang?

Pemprov Jabar membentuk tim audit investigatif yang terdiri dari pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penutupan tambang.

Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan arah penataan tambang dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan khusus angkutan tambang.

Selain fokus pada kompensasi, Dedi juga menyoroti perlunya reformasi sistem pajak tambang. Ia menilai, selama ini pajak tambang dari wilayah Rumpin dan Cigudeg belum dihitung secara digital dan akurat.

"Selama ini pajak tambang sekitar Rp100 miliar per tahun untuk Kabupaten Bogor dan Rp25 miliar untuk provinsi. Kalau dihitung digital dan benar, nilainya bisa lima kali lipat," katanya.

Optimalisasi pajak tersebut, lanjutnya, dapat menjadi sumber insentif berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tambang sekaligus memperkuat pendapatan daerah tanpa mengorbankan aspek lingkungan.

Bagaimana Skema Pembayaran Kompensasi Dijalankan?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana kompensasi senilai Rp9 juta per pekerja yang akan diberikan bertahap mulai November 2025 hingga Januari 2026.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa perencanaan dana tersebut telah dimasukkan sebagian ke dalam APBD 2025 dan akan dilanjutkan dalam APBD 2026.

Ia mengungkapkan, selama ini sebagian besar pekerja tambang di wilayah Bogor menerima upah sangat rendah, bahkan di bawah standar layak.

"Ada yang dibayar Rp50 ribu, Rp60 ribu, paling tinggi Rp80 ribu per hari. Satpam saja di perusahaan resmi cuma dapat Rp1,6 juta," ujarnya.

Menurut Dedi, jika praktik tersebut dibiarkan, sektor tambang hanya akan menimbulkan dua hal: kerusakan alam dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.

"Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi, penataan tambang ini harus menyentuh aspek kemanusiaan," katanya.

Apa Program Tambahan bagi Sopir Tambang?

Selain kompensasi, Pemprov Jabar juga menyiapkan program kredit tanpa uang muka (DP) bagi para sopir tambang agar dapat memiliki kendaraan sendiri.

"Hari ini mereka nyopir mobil tronton, colt diesel, kerja di orang. Saya ingin nanti mereka menjadi tuan, punya mobil sendiri," ujar Dedi.

Melalui skema kerja sama dengan Bank BJB, para sopir bisa mengajukan kepemilikan kendaraan tanpa harus menyiapkan uang muka. Mereka cukup membayar cicilan bulanan setelah kendaraan digunakan untuk bekerja.

"Pemda bersama Bank BJB akan membuat kredit tanpa DP. Jadi nanti bisa langsung punya mobil, bulan depan setor, dan jalan," jelasnya.

"Saya tidak mau lagi melihat orang yang bekerja keras di sektor tambang tetap hidup miskin. Mereka harus naik kelas, harus punya aset sendiri," tegasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemberdayaan pekerja tambang merupakan bagian dari visi besar penataan sektor pertambangan di Jawa Barat. 

"Sektor pertambangan kalau dibiarkan hanya akan melahirkan dua hal: kerusakan alam dan disparitas kemiskinan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi, jangan hanya pengusaha tambangnya yang kaya, tetapi masyarakatnya juga harus sejahtera," ujarnya.

"Kita ingin masyarakat di sekitar tambang sejahtera, bukan hanya pengusaha tambangnya yang kaya. Keadilan harus dirasakan semua pihak," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Salurkan Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang, Dedi Mulyadi: Total Rp 9 Juta hingga Januari 2026".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.