Polemik Penutupan Tambang Parung Panjang, Warga Senang Jalan Lengang, Pekerja Teriak Kehilangan Nafkah
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Bogor, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat.
Di satu sisi, warga merasakan jalanan yang biasanya macet akibat truk tambang kini lengang dan bebas debu.
Namun, di sisi lain, pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor tambang merasa terancam kehilangan sumber penghasilan.
Warga Senang Jalan Tidak Lagi Macet dan Berdebu
Elisa (46), warga Parung Panjang, mengaku menikmati suasana baru sejak truk tambang berhenti melintas.
Jalanan yang biasanya padat kini lebih lancar, terutama di jam sibuk.
“Ya senang gitu, enggak macet gitu kendaraannya. Bagus sekarang,” ujar Elisa, Rabu (1/10/2025).
Ia menambahkan, kondisi udara juga membaik karena debu jalanan berkurang. “Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu.
Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Andri (20), penjual gorengan di Jalan M Toha, Parung Panjang. Ia menilai kualitas udara kini lebih sehat tanpa polusi debu.
“Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet,” tutur Andri.
Warga Lain Menilai Perlu Dikaji Ulang
Tidak semua warga sepakat. Hari Setiawan, salah seorang warga, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, penutupan tambang bisa menjadi bumerang karena banyak orang menggantungkan hidup pada sektor itu.
“Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan gitu kan,” ucap Hari.
Hari menyarankan beberapa opsi solusi, mulai dari pembatasan jumlah truk, penambahan petugas Dishub untuk mengatur lalu lintas, hingga pembangunan jalan khusus tambang.
“Jalan khusus tambang harga mati,” tegasnya.
Haris, sopir truk tambang yang terdampak kebijakan penghentian sementara aktivitas usaha tambang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditemui Kompas.com di Jalan Sudamanik, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Tambang
Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan penghentian tambang ini diambil untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.
Menurutnya, meskipun tambang memberi keuntungan besar bagi sebagian pihak, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan tidak bisa lagi diabaikan.
“Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” katanya dalam keterangan tertulis.
Namun, Dedi menyoroti kerugian yang dialami masyarakat sekitar tambang, mulai dari kerusakan jalan, polusi debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa.
“Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” tegasnya.
Jalan Tengah yang Diharapkan
Meski kebijakan ini menuai pro dan kontra, sejumlah pihak berharap ada jalan tengah yang bisa mengakomodasi kebutuhan warga sekaligus pekerja tambang.
Solusi permanen berupa pembangunan jalan khusus tambang kembali menjadi tuntutan utama agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.
Kebijakan Dedi Mulyadi kini menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan, keselamatan warga, serta keberlangsungan ekonomi ribuan pekerja tambang.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
