TKD Dipangkas Rp 2,4 T, Jabar “Puasa” Anggaran, Dedi Mulyadi: Kami Siapkan Air Putih Saja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah bersiap menjalani masa “puasa” anggaran setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sekitar Rp 2,45 triliun.

Sejumlah pengeluaran dinilai tak mendesak akan dikurangi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemangkasan akan dilakukan terhadap berbagai pos anggaran, mulai dari konsumsi tamu hingga penggunaan listrik di malam hari.

“Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” ujar Herman, Sabtu (11/10/2025).

Meski begitu, Herman memastikan tidak akan ada pemangkasan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).

“Tidak (pengurangan) ya. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik,” katanya.

Ia juga menegaskan, tenaga paruh waktu tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, perubahan status menjadi penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Teman-teman saat ini masih paruh waktu, tidak usah khawatir, ekosistemnya tetap akan kita jaga. Hanya saja transformasi dari paruh waktu ke penuh waktu nanti kita sesuaikan. Karena fiskalnya saat ini sedang menghadapi tantangan, itu masalah waktu saja,” jelasnya.

Herman menambahkan, Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi,” ujarnya.

Efisiensi Besar-besaran di Era Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan meskipun dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan sebesar Rp 2,458 triliun.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Dedi akan melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai lini, mulai dari pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga pembatasan penggunaan listrik. Langkah itu dilakukan agar dana yang tersedia bisa difokuskan pada program prioritas masyarakat.

“Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dana transfer daerah nanti di tahun 2026 sebesar Rp2,458 triliun. Sedangkan kabupaten kotanya kurang lebih Rp2,7 triliun,” ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).

Ia menjelaskan, pemotongan TKD tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Jika Pemprov Jabar tetap berpegang pada pola anggaran lama, kata Dedi, maka pembangunan berisiko terhenti.

Potong Perjalanan Dinas hingga Belanja Kantor

Sebagai langkah antisipasi, Dedi memilih memangkas berbagai kegiatan rutin pemerintahan.

“Dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Misalnya kegiatan perjalanan dinas, ya sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.

Ia menambahkan, pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga akan dikurangi hingga 75 persen, dan pemakaian media digital serta internet akan dibatasi hanya untuk kepentingan dinas.

“Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Anggaran Pembangunan Justru Naik

Meski dana transfer berkurang, Dedi menegaskan bahwa anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak akan terpengaruh. Bahkan, beberapa pos belanja publik justru akan ditingkatkan.

Pemprov Jabar menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp 3 triliun menjadi Rp 3,5 triliun, rehabilitasi sekolah hingga Rp 1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp 500 miliar.

“Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026,” pungkasnya.

Sebagian tayang di TribunJabar.id dengan judul Dana Pusat Dipangkas Rp2,45 T, Pemprov Jabar 'Puasa': Potong Makan Minum Tamu hingga Matikan Lampu

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.