Dedi Mulyadi Wajibkan Unggah Anggaran di Medsos, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan pemerintah daerah hingga tingkat desa membuka anggaran kepada publik. 

Kebijakan transparansi anggaran Jawa Barat ini diterapkan saat realisasi belanja APBD Jabar tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.

Lantas, apa yang perlu diketahui dari kebijakan baru Dedi Mulyadi ini?

Apa itu kebijakan transparansi anggaran Jawa Barat?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk membuka penggunaan anggaran kepada publik. 

Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat," kata Dedi, dikutip dari , Senin (5/1/2026).

Kebijakan ini menempatkan transparansi anggaran Jawa Barat sebagai kewajiban struktural bagi seluruh tingkatan pemerintahan.

Bagaimana pemda wajib mengumumkan anggaran kepada publik?

Dalam surat edaran tersebut, Dedi mewajibkan pengumuman anggaran belanja dilakukan melalui media sosial. 

Pemerintah daerah menggunakan platform digital sebagai sarana utama penyampaian informasi.

"Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka," paparnya. 

Penggunaan media sosial pemerintah daerah ini ditujukan untuk memperluas akses informasi dan pengawasan publik.

Mengapa laporan kinerja bulanan wajib dalam kebijakan ini?

Selain membuka anggaran, Dedi mewajibkan setiap instansi menyampaikan laporan capaian kinerja secara rutin setiap bulan. 

Laporan ini memungkinkan publik menilai hasil kerja pemerintah secara berkelanjutan.

"Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu," jelas dia. 

Langkah ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Mengapa transparansi anggaran dinilai penting?

Dedi menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah berasal dari pajak masyarakat. 

Karena itu, keterbukaan menjadi kewajiban dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

"Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar," jelas Dedi.

Menurutnya, tidak ada alternatif pembangunan selain dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Bagaimana capaian realisasi APBD Jawa Barat pada 2025?

Realisasi belanja APBD Jawa Barat pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 93,40 persen hingga 2 Januari 2026.

Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada di level 84,47 persen.

Dari sisi pendapatan, realisasi APBD Jawa Barat juga mencapai 94,37 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan serapan anggaran tertinggi secara nasional.

Apa hubungan transparansi anggaran dengan tingginya serapan APBD Jabar?

Kebijakan keterbukaan anggaran berjalan seiring dengan percepatan pelaksanaan belanja daerah. 

Dedi menilai serapan tinggi menunjukkan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program prioritas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja dengan baik dan mengikuti irama pembangunan kinerja saya yang cepat, tepat, dan bermanfaat," ujarnya dikutip dari , Senin (5/1/2026).

Ia menekankan percepatan anggaran harus diiringi ketepatan alokasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Apa maksud anggaran tepat dan bermanfaat?

Dedi menjelaskan bahwa percepatan belanja harus menghasilkan dampak konkret. Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan dan kualitas hasil pembangunan.

"Tepat dalam alokasi, cepat dalam pelaksanaan, dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya," ungkapnya. 

Prinsip ini menjadi dasar penilaian kinerja fiskal pemerintah daerah.

Dedi menyinggung besaran Silpa Jawa Barat yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tingginya realisasi belanja daerah.

"Jabar dalam sejarah punya rekor Silpa yang tidak ada Silpa atau kecil, biasanya Rp 1,8 triliun. Sekarang cuma Rp 500.000," tuturnya. 

Apakah Silpa kecil tanda keberhasilan pengelolaan APBD?

Menurut Dedi, Silpa kecil bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Penilaian harus melihat hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Tapi, ini bukan Silpa yang kecil, tetapi bisa dilihat dari hasil pembangunan saat ini," tambahnya. 

Pendekatan ini menempatkan transparansi anggaran Jawa Barat dan pengawasan publik sebagai elemen penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang