Dedi Mulyadi Siapkan Danantara Ala Jabar, Upaya Hentikan "BUMD Hantu"

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. 

Ia ingin tata kelola BUMD di Jabar meniru konsep Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang diterapkan di tingkat nasional.

Melalui skema tersebut, seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar akan dikonsolidasikan ke dalam satu holding khusus. 

Pengecualian hanya diberikan kepada Bank Jabar Banten (BJB) yang tetap berdiri sendiri. 

Saat ini, Pemprov Jabar tercatat memiliki sekitar 41 BUMD dengan bidang usaha yang beragam, mulai dari keuangan, energi, konstruksi, ketahanan pangan, pariwisata, hingga jasa.

"Konsep Danantara merupakan konsep yang akan diikuti oleh Pemprov Jabar, karena banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tidak ada," ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar, Kamis (22/1/2026).

Banyak BUMD Tidak Beri Kontribusi bagi Daerah

Menurut Dedi, selama ini banyak BUMD terus menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Namun, tidak sedikit BUMD yang tidak memberikan kontribusi sebanding terhadap pendapatan daerah. Padahal, sebagian BUMD tersebut menguasai aset bernilai strategis.

"Ada yang mendapat modal cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi di kasnya kosong semua. Tetapi, asetnya relatif tinggi Rp 4 triliun dan itu sebuah nilai strategis," katanya.

Ia juga menyoroti adanya persoalan dalam tata kelola, termasuk mekanisme kerja sama dan lelang yang dinilai tidak efisien. 

Salah satu contoh yang diungkap Dedi adalah praktik penyewaan mobil listrik oleh BUMD kepada Pemprov Jabar dengan nilai sewa Rp 350 juta per unit per tahun.

Dedi menyebutkan, sewa mobil memakan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ia pun mengambil langkah tegas dengan mencoret penyediaan kendaraan listrik dari BUMD.

Keputusan tersebut membuat BUMD tidak lagi memiliki penghasilan karena pendapatan Rp 11 miliar sudah digunakan untuk membuat anak perusahaan baru.

"Untuk mengkamuflase agar uangnya lari," imbuh Dedi.

Dedi menegaskan bahwa pengelolaan BUMD ke depan harus dijalankan secara profesional dan independen, tanpa campur tangan kepentingan politik. 

Ia mengklaim sejak menjabat sebagai Gubernur Jabar tidak pernah menempatkan orang-orang dari tim suksesnya ke dalam struktur direksi maupun komisaris BUMD.

"Saya tidak melakukan itu, ketika jadi Gubernur maka Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD itu, direktur BUMD ini dan BUMD itu mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti Gubernur, ganti semua, ganti lagi," ucapnya.

"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," lanjut Dedi.

MoU Mulai Pekan Depan

Dedi juga berencana melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk menggabungkan seluruh BUMD, kecuali BJB, di Jabar menjadi satu holding layaknya BPI Danantara.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk menghentikan "BUMN hantu" yang selama ini dinilai hanya ada secara administratif tanpa aktivitas nyata, sekaligus menghentikan praktik penempatan orang-orang dekat penguasa daerah dalam jajaran direksi dan komisaris.

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB)," jelas Dedi dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, penyatuan BUMD merupakan langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp 4 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang