Evaluasi Lebaran, Dedi Mulyadi Targetkan Pemangkasan Anggaran Pegawai sampai 20 Persen

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut momentum Lebaran 1447 Hijriah sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai melaksanakan salat Idul Fitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026).

Ia menegaskan bahwa refleksi tidak hanya dilakukan secara pribadi, tetapi juga harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Apa makna Lebaran bagi evaluasi pemerintahan?

Menurut Dedi, Idul Fitri tidak sekadar menjadi perayaan setelah menjalankan ibadah puasa, tetapi juga momentum penting untuk introspeksi dan perbaikan.

"Kita memahami hidup adalah sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dua momentum. Momentum pertama adalah kita bersama-sama sebagai pribadi melakukan evaluasi, pembersihan diri," ujarnya.

Ia menilai semangat tersebut seharusnya juga diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dedi secara khusus menyoroti porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai masih cukup besar.

Ia mengibaratkan pemerintah sebagai “amilin” dalam konsep zakat, yakni pihak yang mengelola dana.

"Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean," ujarnya.

Menurutnya, alokasi anggaran yang terlalu besar untuk kebutuhan internal pemerintah dapat mengurangi porsi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Berapa besar porsi anggaran saat ini?

Dedi menjelaskan bahwa saat ini porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat telah dibatasi maksimal 30 persen. Angka tersebut dinilai sudah lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

"Sekarang 30 persen itu sudah bagus dibanding dulu. Pernah 40, 60, bahkan 70 persen untuk penyelenggara negara," katanya.

Meski demikian, ia menilai angka tersebut masih dapat ditekan lebih rendah.

Ke depan, Dedi menargetkan porsi anggaran untuk penyelenggaraan negara dapat dikurangi menjadi lebih kecil, sehingga alokasi untuk masyarakat semakin besar.

"Saya berharap Jawa Barat tidak sampai 30 persen. Bisa 25 atau bahkan 20 persen," ucapnya.

Target tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Apa tantangan dalam menekan anggaran?

Dedi mengakui bahwa upaya menekan belanja aparatur bukan hal mudah. Salah satu tantangan utama adalah besarnya jumlah pegawai dan tenaga pendidik di Jawa Barat.

"Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak," katanya.

Kondisi tersebut membuat pengurangan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Dedi memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan yang masih terjadi.

"Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi, penanganan, dan mohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf pada seluruh keluarga apabila ada belanja-belanja yang semestinya dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Akan Pangkas Belanja Pegawai Jabar Jadi 20 Persen, Prioritaskan Anggaran untuk Rakyat. 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang