Sudah Iuran Rp1.000 per Hari, Warga Kampung Selaawi Tasikmalaya Keberatan dengan Ajakan Dedi Mulyadi

 Warga Kampung Selaawi di Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait gerakan iuran Rp 1.000 per hari.

Penolakan itu bukan tanpa alasan. Warga setempat merasa sudah lebih dulu menjalankan program serupa selama lebih dari satu tahun, yang kini justru dianggap berhasil menumbuhkan solidaritas sosial tanpa memberatkan masyarakat.

Ustaz Iri Syamsuri, tokoh masyarakat Kampung Selaawi, menjelaskan bahwa masyarakatnya telah menjalankan program serupa bernama Gerbu (Gerakan Seribu) selama 16 bulan terakhir.

Dalam program ini, setiap kepala keluarga menyumbang Rp 1.000 per hari, dan hasilnya telah terkumpul sekitar Rp 100 juta.

Dana itu digunakan untuk membantu warga yang sakit, kesulitan ekonomi, hingga kebutuhan sosial mendesak lain.

“Di kampung kami, kebijakan berdonasi Rp 1.000 per hari sudah berjalan 16 bulan dan bukan kebijakan baru. Namanya Gerbu, jadi kami menolak program Gubernur KDM itu,” ujar Iri di rumahnya, Selasa (7/10/2025).

“Masalahnya, kalau digabung dengan program baru dari gubernur, warga bisa terbebani karena harus bayar dua kali, jadi Rp 2.000 per hari,” tambahnya.

Program iuran ini, lanjut Iri, hanya berlaku per kepala keluarga, bukan per orang, sehingga terasa lebih ringan dan terukur.

Ia menilai bahwa jika pemerintah mampu mengelola dana publik seperti APBD dan APBN dengan baik, seharusnya tidak perlu lagi membuat gerakan donasi semacam itu.

“Seperti kami di sini, semua berjalan karena kekompakan dan transparansi. Kalau uang rakyat dikelola dengan benar, insya Allah program apa pun bisa berjalan baik,” ujarnya.

Bagaimana dana iuran itu dikelola?

Menurut Iri, pengelolaan uang hasil iuran dilakukan secara terbuka. Setiap Ketua RT memiliki petugas penagih yang bertugas mengumpulkan dana dari warga.

Uang tersebut disimpan dan digunakan sesuai kebutuhan bersama. Para petugas pun diberi upah sesuai kesepakatan, tanpa membebani warga.

“Jumlah RT di sini ada enam. Warga bisa membayar harian, mingguan, atau bulanan. Kalau ada yang belum bisa bayar karena sakit atau kesulitan, malah kami bantu, bukan dipaksa,” jelasnya.

Selama program ini berjalan, warga Kampung Selaawi merasakan manfaat nyata. Tidak ada lagi pungutan mendadak setiap kali ada kegiatan atau acara sosial. Semua kebutuhan bisa dibiayai dari kas bersama yang sudah ada.

“Dulu kalau ada kegiatan selalu dipungut. Sekarang cukup ambil dari iuran Gerbu. Jadi warga lebih tenang dan kompak,” tambah Iri.

Apa tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok, Rabu (8/10/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik publik terhadap program Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), yang juga mendorong masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari.

Menurutnya, program tersebut bukan kewajiban, melainkan ajakan untuk menumbuhkan solidaritas sosial.

“Jadi gini loh, kalian menolak itu kalau kewajiban, jadi menolak. Nah ini enggak ada kewajiban, tapi ajakan bagi RT, RW, desa, kelurahan, bupati, dan wali kota untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial,” ujar Dedi dalam rapat paripurna Hari Jadi ke-498 Indramayu, Selasa (7/10/2025).

Dedi menegaskan bahwa konsep donasi semacam ini bukan hal baru di Jawa Barat. Tradisi gotong royong seperti beras perelek atau jimpitan sudah lama hidup di tengah masyarakat.

Ia menyayangkan banyak warganet yang salah paham dan mengira dana dikumpulkan untuk pemerintah provinsi.

“Bukan seperti itu. Ini bentuk gerakan sosial. Kalau pun tidak ikut, ya tidak apa-apa,” tegasnya.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Dedi berencana menyiapkan regulasi untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, seperti halnya uang kas sekolah.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas agar gerakan ini tidak disalahartikan.

Menurut Dedi, semangat Rereongan Sapoe Sarebu adalah menyelesaikan masalah sosial dari bawah, tanpa menunggu bantuan pemerintah pusat.

Ia ingin agar tidak ada lagi warga miskin yang baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial.

“Saya tidak ingin ada lagi berita rumah roboh atau anak tidak bisa sekolah karena miskin. Semua bisa diselesaikan di desa,” ucapnya.

Dedi juga mencontohkan kasus seorang warga Kuningan yang harus membayar biaya operasi Rp 110 juta.

“Nanti yang seperti ini tidak perlu datang ke gubernur. Cukup di tingkat desa dulu. Kalau tidak mampu, baru dilaporkan ke kabupaten atau provinsi untuk diselesaikan cepat,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kampung di Tasikmalaya Telah Setahun Terapkan Iuran Rp 1.000 Per Hari, Tolak Imbauan Baru Dedi Mulyadi".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.