Israel Ngamuk Usai Masuk Daftar Hitam PBB Terkait Dugaan Kekerasan Seksual di Gaza
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memasukkan pasukan keamanan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah perang. Keputusan ini diambil terkait duguaan kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan Palestina di Israel.
Menyusul hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel langsung merespon dengan menyatakan memutus hubungan hubungan dengan kantor PBB. Israel juga menyebut keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam sama dengan Hamas sebagai tindakan yang memalukan dan tidak masuk akal. Hamas diketahui sudah lebih dulu masuk daftar hitam PBB tahun lalu.
Israel juga menyatakan akan menunggu hingga Sekjen PBB yang baru ditunjuk setelah masa jabatan Guterres berakhir pada 31 Desember mendatang.
“Guterres kini memanfaatkan bulan-bulan terakhir masa jabatannya untuk membuat tuduhan tanpa dasar terhadap Israel yang sama sekali tidak memiliki fakta. Israel telah membantah tuduhan tersebut secara menyeluruh, detail, dan tegas,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel melalui platform X dikutip dari laman Times of Israel, Jumat 29 Mei 2026.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan pihak yang menyamakan Israel dengan Hamas telah kehilangan seluruh otoritas moralnya.
“Sekretaris Jenderal sekali lagi memilih menjalankan kampanye politik dan kebohongan terhadap Israel. Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” ujar Danon.
Dalam wawancara dengan The Times of Israel, Danon mengklaim Israel sebenarnya sudah berupaya memenuhi berbagai langkah yang diminta Guterres tahun lalu agar tidak dimasukkan ke daftar hitam.
Langkah tersebut antara lain menerbitkan aturan larangan kekerasan seksual, membentuk sistem pengawasan dan disiplin, menyelidiki laporan yang dianggap kredibel, serta memberikan akses bagi PBB untuk pemantauan dan bantuan kemanusiaan.
Danon juga mengatakan Israel telah menyerahkan kerangka hukum dan sistem pengawasan lengkap kepada PBB, termasuk aturan internal, mekanisme pengaduan, dan proses penuntutan hukum bila diperlukan.
Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Pramila Patten dan timnya. Menurut Danon, Israel bahkan telah mengatur pertemuan pejabat tinggi dari dinas penjara, militer, dan Kementerian Kehakiman dengan delegasi PBB, tetapi kunjungan Patten ke Israel batal karena alasan teknis dan situasi keamanan.
“Mereka tidak pernah benar-benar menjelaskan dasar keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam. Mereka juga tidak menjelaskan kasus spesifik kepada kami,” kata Danon.
Ia menuding keputusan itu kemungkinan hanya didasarkan pada laporan media atau informasi lain yang tidak jelas sumbernya.
Isi Laporan PBB
Dalam laporan Sekjen PBB edisi 2026 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik, yang mencakup peristiwa sepanjang 2025, PBB menyebut telah memverifikasi 13 kasus kekerasan seksual terhadap warga Palestina oleh pasukan Israel pada 2025. Selain itu, terdapat 18 kasus lain yang tercatat pada 2023 dan 2024.
Korban disebut terdiri dari 14 pria, tujuh perempuan, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan yang berasal dari Gaza maupun Tepi Barat.
Laporan tersebut menuduh adanya berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pemerkosaan, pemerkosaan beramai-ramai, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik pada alat kelamin, penembakan yang menargetkan alat kelamin, perabaan payudara dan alat kelamin, penggeledahan telanjang tanpa alasan keamanan yang jelas, pemaksaan untuk telanjang, hingga ancaman pemerkosaan.
PBB juga menegaskan angka tersebut kemungkinan belum menggambarkan keseluruhan kasus karena pemerintah Israel disebut terus membatasi akses PBB ke lokasi penahanan dan wilayah Gaza.
Dalam laporan itu, pihak yang dituduh terlibat mencakup Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dinas penjara Israel, hingga kepolisian. Dugaan pelanggaran disebut terjadi di penjara, pos pemeriksaan di Tepi Barat, kantor polisi Gush Etzion, hingga saat operasi militer berlangsung.
Meski Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, Pramila Patten, disebut terus berkomunikasi dengan pemerintah Israel dan kelompok masyarakat sipil, Guterres menilai Israel gagal memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang sebelumnya diminta PBB.
Sebagai contoh, Guterres menyoroti kasus seorang tahanan di fasilitas militer Sde Teiman yang dilaporkan mengalami luka serius di bagian rektum akibat dugaan penyiksaan oleh penjaga pada Juli 2024.
Menurut Guterres, meski terdapat rekaman video, laporan medis, dan rincian dugaan kekerasan tersebut, lima tentara cadangan yang sempat didakwa dalam kasus itu akhirnya tidak dijerat tuduhan pemerkosaan. Bahkan, seluruh dakwaan disebut dihentikan awal tahun ini setelah jaksa militer mengakui adanya kebocoran rekaman dan memberikan keterangan yang tidak benar.
