Selain Israel, Rusia Kini Masuk Daftar Hitam PBB Terkait Kekerasan Seksual Saat Konflik Perang

Laporan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kekerasan seksual dalam konflik di berbagai negara. Dalam laporan tersebut sebanyak 77 pihak pemerintah maupun non pemerintah dari sekitar 12 negara masuk daftar hitam karena diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik di berbagai belahan dunia.

Dari laporan tersebut, pasukan militer Israel dan Rusia masuk daftar hitam PBB tahun ini terkait dugaan kekerasan seksual terhadap tawanan perang dan warga sipil.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melansir laman AP News, Jumat 29 Mei 2026, daftar tahun 2025 itu mencakup pasukan militer dan keamanan Israel serta kelompok Hamas yang sebelumnya sudah masuk ke daftar hitam usai serangan mereka ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Sementara itu, Rusia untuk pertama kalinya masuk dalam dafar hitam PBB tahun ini terkait dugaan kekerasan seksual terhadap tawanan perang dan warga sipil yang ditahan selama perang di Ukraina.

Daftar tahun 2025 itu mencakup pasukan militer dan aparat keamanan Israel, serta kelompok Hamas yang sebelumnya sudah dimasukkan ke daftar hitam usai serangan mereka ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Dalam laporan tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebenarnya sudah memperingatkan Israel dan Rusia bahwa keduanya bisa dimasukkan ke dalam daftar tersebut.

Duta Besar Rusia dan Israel untuk PBB pun langsung menyampaikan kemarahan mereka atas keputusan itu dan melontarkan kritik keras kepada Guterres.

“Kami akan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal bahwa ini adalah kebohongan tanpa dasar dan tuduhan yang terus-menerus menggambarkan Rusia sebagai pihak jahat,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Ia juga mengatakan Rusia tengah menyusun laporan mengenai perlakuan Ukraina terhadap tawanan perang asal Rusia.

Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan kekecewaannya lewat media sosial.

“Kami sudah muak dengan Sekretaris Jenderal PBB ini. Guterres menempatkan Israel dalam daftar hitam yang sama dengan Hamas, ISIS, dan organisasi teroris paling kejam di dunia,” tulis Danon.

Danon menegaskan Israel sebenarnya telah menyerahkan dokumen, data, dan jawaban rinci terkait berbagai tuduhan yang dimuat dalam laporan tersebut.

Dalam laporannya, PBB menyebut pihaknya berhasil mendokumentasikan pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel maupun wilayah Palestina yang diduduki.

PBB memverifikasi sejumlah kasus kekerasan seksual terkait konflik, termasuk yang disebut digunakan sebagai bentuk penyiksaan, terhadap 14 pria, tujuh perempuan, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan dari Gaza dan Tepi Barat. Sebanyak 13 kasus terjadi sepanjang 2025, sementara 18 kasus lainnya tercatat pada 2023 dan 2024.

“Pelanggaran yang terjadi mencakup pemerkosaan, termasuk menggunakan benda tertentu, pemerkosaan beramai-ramai, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik pada alat kelamin, penembakan yang menargetkan alat kelamin, perabaan payudara dan alat kelamin, penggeledahan telanjang tanpa alasan keamanan yang jelas, pemaksaan untuk telanjang, hingga ancaman pemerkosaan,” bunyi laporan tersebut.

Laporan itu juga merinci sedikitnya sembilan korban, sebagian besar berasal dari Gaza, yang disebut mengalami pemerkosaan atau pemerkosaan beramai-ramai, bahkan berulang kali. Pelakunya diduga berasal dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF), petugas penjara Israel, pasukan khusus, dan unit kepolisian.

Kementerian Luar Negeri Israel pada Kamis menegaskan pihaknya telah secara menyeluruh, detail, dan tegas membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

“Keputusan ini kembali menunjukkan permusuhan institusional PBB terhadap Israel yang sudah berlangsung lama,” tulis Kemlu Israel di platform X.

Laporan PBB itu juga kembali memuat tuduhan kekerasan seksual oleh Hamas. Namun, PBB menyebut banyak detail kasus tidak dapat diverifikasi secara independen karena pemerintah Israel terus menolak memberikan akses yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pihak berwenang Rusia juga disebut secara konsisten menolak akses bagi penyelidik HAM PBB. Meski begitu, laporan tersebut menyebut PBB tetap berhasil memverifikasi 310 kasus kekerasan seksual terkait konflik di Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia terhadap tawanan perang maupun tahanan sipil. Mayoritas korbannya adalah laki-laki.

Sementara itu, pemantau HAM di Ukraina mendokumentasikan 31 kasus kekerasan seksual terkait konflik terhadap tawanan perang dan tahanan sipil, yang sebagian besar terjadi sebelum 2025. Namun, Ukraina tidak dimasukkan ke daftar hitam PBB.