Ambisi Kevin Warsh sebagai Bos Baru The Fed dan Ujian Berat Utang Pemerintah AS
Rencana kebijakan moneter baru di bawah kepemimpinan Kevin Warsh menghadapi tantangan besar dari kondisi fiskal Amerika Serikat yang kian memburuk. Lonjakan utang pemerintah federal dinilai berpotensi menghambat ambisi Warsh untuk mengecilkan peran The Federal Reserve dalam pasar keuangan.
Warsh diketahui mendorong agar The Fed mengurangi neraca keuangannya dan kembali ke kebijakan moneter yang lebih “normal” dengan intervensi pasar yang lebih terbatas. Namun, sejumlah ekonom menilai langkah ini bisa berbenturan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah AS yang semakin besar.
Tekanan terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi AS. Yield obligasi Treasury jangka panjang naik signifikan, dengan tenor 30 tahun menembus 5,1 persen, level yang belum bertahan lama sejak sebelum krisis keuangan global 2007–2009. Sementara itu, yield obligasi 2 tahun juga naik lebih dari 0,5 poin persentase hingga melampaui 4 persen.
Kenaikan ini terjadi di tengah kekhawatiran inflasi yang kembali meningkat setelah eskalasi geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang mendorong harga energi lebih tinggi.
Sejumlah analis menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pasar obligasi AS mulai kehilangan daya tarik jangka panjangnya sebagai aset “aman”, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Dalam skenario tersebut, rencana Warsh untuk mengecilkan neraca The Fed—yang saat ini masih berada di sekitar US$6,7 triliun atau setara Rp113.900 triliun (kurs Rp17.000 per dolar AS), berpotensi menciptakan tekanan tambahan pada pasar obligasi.
Ekonom Stanford University, Hanno Lustig, menilai pendekatan ini dapat menimbulkan masalah likuiditas di pasar Treasury. Jika The Fed menarik diri terlalu cepat, imbal hasil obligasi bisa naik lebih tinggi dan berdampak pada biaya pinjaman pemerintah, rumah tangga, hingga dunia usaha.
“Jika mereka ingin mengantisipasi hal ini, ketika imbal hasil bereaksi terhadap guncangan fiskal, mereka harus transparan… daripada menganggapnya hanya gangguan pasar,” kata Lustig, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia juga menambahkan bahwa untuk menjaga stabilitas pasar, bank sentral tetap memiliki peran dalam membeli obligasi saat terjadi tekanan, meski hal itu bertentangan dengan keinginan untuk mengurangi intervensi.
Di sisi lain, Warsh sejak lama mengkritik kebijakan ekspansi neraca The Fed, terutama program pembelian aset besar-besaran atau quantitative easing (QE). Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki kerangka yang jelas terkait kapan harus dimulai, skala pembelian, maupun strategi keluar.
Saat ini, The Fed masih memegang aset sekitar US$6,7 triliun setelah sempat mencapai hampir US$9 triliun pada 2022. Penurunan tersebut berlangsung bertahap seiring upaya pengetatan kebijakan moneter.
Namun, belum ada kesepakatan luas mengenai efektivitas QE dalam menopang ekonomi. Ketika suku bunga mendekati nol dalam situasi krisis, The Fed biasanya mengandalkan neraca besarnya untuk mendorong pertumbuhan melalui penurunan suku bunga jangka panjang.
Ekonom Duke University, Ellen Meade, menilai kebijakan neraca The Fed masih membutuhkan kerangka yang lebih jelas. “Mereka sudah terlambat untuk membahas bagaimana menggunakan neraca dan dalam kondisi apa,” ujarnya. Ia memperkirakan proses penyusunan kebijakan tersebut bisa memakan waktu hingga 12 bulan.
Tantangan lain datang dari koordinasi antara The Fed dan Departemen Keuangan AS. Kebijakan penerbitan utang pemerintah dapat memperkuat atau justru melemahkan dampak kebijakan neraca bank sentral.
Dalam analisis terpisah, ekonom Bank Policy Institute, Bill Nelson, menyebut pengurangan neraca The Fed hingga US$2 triliun bisa berdampak sangat bervariasi pada suku bunga kebijakan, mulai dari penurunan hingga kenaikan hampir 1 poin persentase, tergantung desain kebijakan dan respons fiskal pemerintah.
Namun, tidak semua pihak setuju bahwa neraca besar The Fed adalah masalah utama. Gubernur The Fed Christopher Waller bahkan menyebut rencana pemangkasan agresif bisa tidak efisien jika membuat bank kekurangan cadangan likuiditas.
Sementara itu, data Congressional Budget Office (CBO) menunjukkan defisit federal AS diproyeksikan mencapai 5,8 persen dari PDB pada 2026, jauh di atas rata-rata 50 tahun sebesar 3,8 persen. Beban bunga utang yang terus meningkat menjadi faktor utama tekanan fiskal tersebut.
Kondisi ini membuat rencana Warsh berada di persimpangan sulit, antara menjaga disiplin kebijakan moneter atau menghadapi realitas fiskal AS yang semakin bergantung pada pembiayaan utang besar-besaran.
