PP TUNAS: idEA Minta Keseimbangan Perlindungan Anak & Digital
- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyoroti dampak PP TUNAS terhadap layanan digital esensial.
- Pelaku industri mengusulkan masa transisi minimal 12 bulan demi kesiapan teknis platform.
- Penilaian risiko platform disarankan menggunakan sistem skor bertingkat agar lebih proporsional.
- Verifikasi usia anak akan lebih efektif jika diterapkan pada level sistem operasi (OS).
Tantangan Implementasi PP TUNAS bagi Industri Digital
Pemerintah perlu menerbitkan panduan teknis yang jelas agar tidak muncul konsekuensi negatif bagi pengguna. idEA mendorong regulasi berbasis risiko yang dapat diterapkan secara realistis oleh seluruh pemangku kepentingan.
Empat Usulan Strategis Pelaku Ekonomi Digital
Pertama, idEA mengusulkan penyempurnaan mekanisme klasifikasi risiko secara transparan. Penilaian sebaiknya menggunakan sistem skor bertingkat, bukan sekadar kategori tinggi atau rendah. Cara ini menghindari pendekatan "one-size-fits-all" yang merugikan inovasi.
Keempat, idEA menyoroti pentingnya peran sistem operasi sebagai gatekeeper verifikasi usia. Verifikasi akan jauh lebih efektif jika berlaku konsisten pada tingkat sistem operasi atau marketplace aplikasi. Langkah ini dinilai lebih akurat dalam menyaring pengguna di bawah umur.
Dampak Ekonomi Digital dan Perlindungan Anak ke Depan
Kebijakan yang seimbang akan mencegah dampak kontraproduktif terhadap tujuan awal perlindungan anak. Hilmi optimistis bahwa pendekatan multi-stakeholder mampu mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pelaku usaha berharap PP TUNAS menjadi katalisator bagi terciptanya ruang siber yang aman sekaligus kompetitif. Sinkronisasi antara keamanan pengguna dan inovasi teknologi menjadi kunci utama keberhasilan regulasi ini di masa depan.
