Harga Pikap di RI Dinilai Mahal, Ini Respons Gaikindo
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) buka suara terkait keputusan impor 105.000 unit truk dan pikap dari India.
Industri dalam negeri dinilai mampu untuk menyuplai pikap tersebut, meskipun memang butuh waktu relatif lebih lama ketimbang impor utuh alias Completely Built Up (CBU).
Mengingat mayoritas kendaraan pikap buat kebutuhan komersial di Indonesia, saat ini diproduksi di dalam negeri.
Bahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masing-masing unit bisa tembus 40 persen. Sehingga penjualannya berdampak sangat positif terhadap industri komponen lokal.
PT Agrinas Pangan Nusantara yang melakukan impor untuk kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih mengatakan hal itu dilakukan karena mempertimbangkan harga.
Pasalnya harga pikap impor dari Mahindra & Mahindra serta Tata Motors dinilai lebih murah. Perwakilan Gaikindo pun menanggapi hal tersebut.
“Saya yakin kalau diberikan same level playing field (aturan main setara) di mana impor maupun produsen lokal bermain dengan aturan sama, saya yakin yang ada di dalam negeri itu akan sangat kompetitif,” kata Anton Kumonty, Ketua Harian dan Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo di Jakarta, Senin (23/02).
Aturan dimaksud misalnya kewajiban uji tipe, wajib mengantongi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maupun Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan standar lain.
Namun Anton tidak menampik harga juga bergantung pada aturan ataupun kebijakan masing-masing perusahaan.
“Sebenarnya harga itu tergantung spesifikasi teknis yang diperlukan. Satu lagi mungkin ada masalah costing dan pricing,” kata Anton.
Di sisi lain, pilihan kendaraan komersial di segmen 4x4 saat ini terbatas sebab peminatnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan konsumen 4x2.
Kondisi jalan di Indonesia juga disebut masih bisa diakomodir oleh kendaraan berpenggerak 4x2.
Sebagai informasi, saat ini PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor ribuan kendaraan komersial dari India berpeluang menunda pembelian karena imbauan dari anggota DPR.
Dari total kesepakatan impor 105.000 unit, sebanyak 1.000 unit di antaranya diyakini sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
