WFH ASN Jabar Diklaim Efektif, Dedi Mulyadi: Ukurannya Hasil Pembangunan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Januari 2026 berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Kebijakan ini dinilai mampu menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal, sekaligus memberikan efisiensi dalam berbagai aspek operasional.
Penilaian tersebut juga sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Dedi, efektivitas kebijakan tidak diukur dari kehadiran fisik pegawai di kantor, melainkan dari hasil pembangunan yang dihasilkan.
"Efektif. Ya, lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja," ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Apa indikator keberhasilan kebijakan WFH?
Dedi menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan WFH dapat dilihat dari capaian pembangunan dan kelancaran administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa selama kebijakan tersebut berjalan, tidak ada kendala berarti dalam proses administrasi.
Bahkan, realisasi belanja anggaran daerah disebut tetap optimal dan tidak mengalami penurunan.
"Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ucapnya.
Bagaimana dampaknya terhadap konsumsi BBM?
Selain menjaga kinerja, kebijakan WFH juga berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berkurangnya mobilitas pegawai membuat konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan menurun.
"Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya tidak ada problem dengan itu semua," kata Dedi.
Penurunan konsumsi BBM ini turut berdampak pada pengeluaran operasional pemerintah daerah, terutama pada belanja rutin.
"Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang," tambahnya.
Apa pola kerja ASN di Jawa Barat?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan pola kerja kombinasi antara bekerja dari kantor dan WFH. Dalam satu pekan, ASN dijadwalkan bekerja di kantor pada Senin hingga Rabu.
Sementara itu, pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH dengan skema yang bersifat fleksibel.
Namun, kebijakan tersebut tidak bersifat kaku dan dapat berubah sesuai kebutuhan pekerjaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tapi, ya nanti kita lihat kan tergantung turun naiknya pekerjaan," ucap Dedi.
Jika beban kerja meningkat, ASN dapat diminta untuk bekerja penuh di kantor. Sebaliknya, jika pekerjaan relatif ringan, maka WFH dapat diperluas penerapannya.
Meski demikian, layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus berjalan secara langsung di kantor.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
