Kata Prabowo soal Usulan Status Darurat Bencana Nasional di Sumut, Sumbar dan Aceh

Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal munculnya usulan penetapan status darurat bencana nasional atas peristiwa banjir yang terjadi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Prabowo menekankan pemerintah terus memantau perkembangan bencana alam yang terjadi di tiga provinsi tersebut.

Adapun saat ini, kata Prabowo, yang menjadi fokus pemerintah yaitu menyalurkan bantuan bagi wilayah-wilayah yang tengah dilanda bencana alam.

"Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo kepada wartawan, dilansir dari ANTARA, Jumat, 28 November 2025.

Mengenai kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo menyatakan pemerintah masih melakukan pemantauan lapangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Nanti kita monitor terus,” tutur dia.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan PTBI, Presiden Prabowo menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat yang tengah tertimpa musibah.

Ia menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan di tengah perubahan iklim.

“Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Presiden.

Ia mengatakan, bahwa masalah lingkungan sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang tengah dihadapi planet Bumi sekarang.

Beberapa jam sebelum menghadiri agenda PTBI, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung isu lingkungan dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di GBK, Jakarta.

Di hadapan tenaga pendidik, Presiden menyebut bahwa tantangan terbesar dunia saat ini adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan.

Ia mendorong agar pendidikan nasional memperkuat literasi lingkungan.

“Mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, dan juga kesadaran akan sangat pentingnya menjaga lingkungan alam kita,” ujarnya.

Presiden juga menekankan perlunya menjaga hutan, mencegah pembabatan liar, serta memastikan sungai tetap bersih agar mampu menampung dan menyalurkan debit air ekstrem yang datang tiba-tiba.

“Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” katanya.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda Sumatera baru-baru ini, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Desakan ini datang dari kalangan kelompok masyarakat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari Komisi V dan VIII, perwakilan partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI).

Alasan utama dari desakan tersebut adalah skala kerusakan dan dampak bencana yang dianggap sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya sendiri.

Meskipun pemerintah provinsi terkait telah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, para pihak yang mendesak berpendapat bahwa status bencana nasional diperlukan untuk menggerakkan sumber daya, bantuan, dan penanganan yang lebih besar serta terkoordinasi dari pemerintah pusat.