Banjir Disinformasi di Sosmed Warnai Penanganan Bencana Sumatera

Penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya disinformasi dan misinformasi yang beredar di media sosial. Fenomena ini dinilai muncul seiring fokus pemerintah yang memprioritaskan tahapan tanggap darurat dan penyelamatan warga terdampak bencana.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa berkembangnya narasi yang tidak akurat terkait penanganan bencana tidak terlepas dari keterbatasan komunikasi publik pemerintah di tengah situasi darurat. Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan dan penanganan langsung di lapangan.

Hal itu dikatakan Haris dalam kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako ke sejumlah daerah di Indonesia dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN. 

“Menurut kami berkembangnya beragam disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana di Sumatera karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat serta penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang, dan akan ditempuh,” ujar Haris dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu 20 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat terkait langkah-langkah penanganan bencana. Namun dalam kondisi darurat, penyampaian informasi sering kali tidak berjalan seiring dengan derasnya arus konten di ruang digital dan media sosial.

Haris juga menyoroti ekspektasi publik terhadap kehadiran informasi visual dan narasi cepat di media sosial, yang kerap tidak sejalan dengan realitas kerja petugas di lapangan. Menurutnya, aparat dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana tidak berada dalam posisi untuk memproduksi konten digital secara masif.

“Petugas BNPB, prajurit TNI/Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta relawan yang bertugas di lapangan bukan konten kreator atau influencer. Mereka tidak menjadikan bencana dan penderitaan rakyat sebagai objek konten dan narasi media sosial,” tegas Haris.

Kondisi tersebut, lanjut Haris, membuka ruang bagi munculnya spekulasi, asumsi, hingga narasi yang menyesatkan di ruang digital. Ia menilai arus informasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana, meskipun proses di lapangan terus berjalan.

"Kami mengapresiasi Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatera. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana sebagai prioritas nasional, dengan mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana", kata Haris.

"Dengan demikian Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanaganan  bencana Sumatera. Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional. yakni keterlibatan dan kepemimpinan langsung pemerintah pusat melalui penanganan berskala nasional serta pengucuran anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat", tandasnya.