Profil Mahendra Siregar, Ketua OJK yang Mengundurkan Diri di Tengah Gejolak IHSG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat puncaknya di tengah tekanan besar yang terjadi di pasar modal domestik.
Keputusan ini menyusul pengunduran diri Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada perdagangan Rabu dan Kamis, 28–29 Januari 2026.
Tiga pejabat yang mengundurkan diri tersebut adalah Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), serta I. B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Keputusan ini menandai salah satu dinamika penting dalam sejarah pengawasan sektor keuangan nasional, terutama di tengah upaya pemulihan kepercayaan pasar pasca tekanan hebat yang dialami IHSG.
Mengapa para petinggi OJK memilih mengundurkan diri?
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral atas kondisi pasar yang terjadi.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk membuka ruang pemulihan dan penataan ulang yang lebih efektif.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan,” ujar Mahendra dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, tekanan yang dialami pasar saham tidak dapat dilepaskan dari faktor kepercayaan.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan secara institusional dianggap perlu untuk memberikan sinyal kuat bahwa otoritas siap melakukan evaluasi menyeluruh.
Siapa Mahendra Siregar dan bagaimana rekam jejak kariernya?
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).
Mahendra Siregar bukan figur baru di bidang ekonomi dan keuangan nasional. Pria kelahiran 17 Oktober 1962 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar master dari Universitas Monash, Australia.
Kariernya di pemerintahan dimulai ketika bergabung dengan Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2001 sebagai Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Selanjutnya, ia dipercaya menjabat Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional pada periode 2005–2009.
Pada jabatan tersebut, Mahendra bekerja di bawah tiga Menteri Koordinator Perekonomian, yakni Aburizal Bakrie, Boediono, dan Sri Mulyani Indrawati. Pengalaman lintas era ini memperkuat reputasinya sebagai teknokrat yang memahami dinamika ekonomi nasional dan global.
Apa saja posisi strategis yang pernah diemban Mahendra?
Selain di Kemenko Perekonomian, Mahendra juga memiliki pengalaman luas di sektor perbankan dan korporasi.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia Eximbank serta komisaris di sejumlah perusahaan BUMN, antara lain PT Dirgantara Indonesia (2003–2008) dan PT Aneka Tambang (2008–2009).
Pada periode 2020–2022, Mahendra menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Namun, setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK pada 2022, ia mengundurkan diri dari posisi tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.
Di pemerintahan, Mahendra juga pernah dipercaya sebagai Wakil Menteri Perdagangan pada November 2009 mendampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia kemudian menjabat Wakil Menteri Keuangan pada 2011, membantu Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Kariernya berlanjut sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2013–2014, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak 2019.
Jejak karier Mahendra juga mencakup peran diplomatik. Pada periode 1998–2001, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington D.C.
Mahendra Siregar resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR pada April 2022.
Sejak saat itu, ia memimpin OJK dalam menghadapi berbagai tantangan sektor jasa keuangan, termasuk dinamika pasar modal dan pengembangan instrumen keuangan baru seperti keuangan derivatif dan bursa karbon.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
