Genjot Normalisasi Ciliwung, Pramono Alokasikan Rp 232 M untuk Pembebasan Lahan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan proyek normalisasi ciliwung akan dikebut mulai tahun 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan di dua kelurahan.
Gubernur Pramono menjelaskan pembebasan lahan sudah mulai berjalan dan akan diprioritaskan di Kelurahan Cililitan dan Pangadegan. Total ada 37 bidang di Cililitan dan 54 bidang di Pangadegan yang ditargetkan digarap tahun depan.
"Ada dua kelurahan, yang pertama adalah Cililitan. Cililitan ini ada 37 bidang, anggaran yang dianggarkan Rp 111 miliar. Kemudian yang ada di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar," ucap Pramono di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat, 21 November 2025.
Arung Edukasi Ciliwung: Satukan Alam, Budaya, dan Masa Depan
"Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," imbuhnya.
Politikus senior PDIP itu menilai normalisasi Ciliwung menjadi salah satu upaya kunci mengurangi risiko banjir, terutama memasuki puncak musim hujan yang diprediksi terjadi hingga Februari.
Tak hanya Ciliwung, Pemprov DKI juga akan membersihkan dan menormalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer untuk mengatasi banjir di kawasan Kemang dan sekitarnya.
"Sekaligus kami juga akan melakukan normalisasi Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi langkah Pramono yang dinilai proaktif dalam penanganan sungai di ibu kota. Menurutnya, keberhasilan normalisasi akan sangat ditentukan oleh dukungan daerah dalam penyediaan lahan.
“Apa yang dikerjakan Pak Gubernur sudah sangat-sangat baik. Kalau butuh support dari kami, insyaallah kami akan support penuh,” pungkasnya.
Diketahui, Sebelumnya, Pramono sempat menyebut bahwa Sungai Ciliwung memberikan kontribusi sebanyak 40 persen sebagai penyebab banjir di Ibu Kota.
Oleh karena itu, Pramono mengatakan normalisasi Ciliwung menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jakarta untuk penanganan banjir jangka menengah.
Penertiban Bangunan Tak Berizin Untuk Proyek Sodetan Ciliwung-BKT
Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo. Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
