Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Ditegur atas Mobil Dinas Rp 8,5 M, Gaya Hidup Istri Jadi Sorotan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Ma’sud perihal rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Kemendagri meminta kepada sang gubernur untuk mengkaji ulang bersama bagian keuangan daerah mengenai rencana tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, seperti dilansir dari Kompas TV, Sabtu (28/2/2026).
“Kami meminta Pak Gubernur untuk mengkaji ulang kembali mobil dinas tersebut, bersama bagian keuangan daerah melakukan evaluasi dan mengambil langkah yang sesuai dengan prinsip efisiensi,” ujar Bima Arya.
Bima menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sendiri sudah berkomunikasi dengan Gubernur Rudy Ma’sud perihal pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Mendagri Tito meminta Rudy Ma’sud melakukan evaluasi sesuai dengan prinsip efisiensi dan direspons dengan iktikad baik untuk melakukan perbaikan.
“Teguran lisan sudah disampaikan, Pak Mendagri pun sudah melakukan konunikasi kepada Pak Gubernur dan kami melihat ada iktikad baik dari Pak Gubernur untuk melakukan evaluasi,” kata Bima.
Polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar
Diberitakan , Selasa (24/2/2026), polemik rencana pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar ini telah bergulir lama dan mendapat respons dari banyak pihak.
Salah satunya anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang meminta pemerintah daerah lebih peka terhadap kondisi fiskal yang sedang mengalami pengetatan anggaran.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni berpendapat beda. Sri menilai, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah yang kerap menghadapi medan berat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Kendaraan jenis SUV Hybrid 2996 cc itu dipertimbangkan bukan semata soal kenyamanan, melainkan kebutuhan operasional di lapangan.
“Kondisi geografis Kaltim ini tidak ringan. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas, jalur tanah, bahkan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terbuka,” ujar Sri.
Sedangkan Rudy Mas'ud sendiri mengaku hingga sekarang belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Ia masih menggunakan mobil pribadi, meski kondisinya sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).
Mengenai rencana pengadaan mobil dinas mewah itu, Rudy menjelaskan bahwa kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta.
Unit tersebut diperuntukkan untuk agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Hal ini karena posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat, seperti diberitakan , Selasa.
Sarifah disorot karena gaya hidup
Instagram @sarifahsuraidah
Saat Rudy kena tegur banyak pihak, warganet justru menyoroti gaya hidup sang istri, Sarifah Suraidah.Dicukil dari , Sabtu, Sarifah Suraidah belakangan menjadi perbincangan warganet karena pilihan busananya di sejumlah agenda publik.
Dalam banyak video yang beredar di media sosial, Sarifah tampil dengan gaya yang dinilai warganet sangat glamor, dan berbeda dari kebanyakan pendamping kepala daerah.
Sejumlah pengguna media sosial bahkan menyebut penampilannya bak “noni Belanda”, istilah yang merujuk pada gaya perempuan bangsawan Eropa tempo dulu.
Gaya ini identik dengan topi lebar, gaun feminin, dan aksesori mencolok.
Dalam sebuah momen di dalam mobil, Sarifah tampak mengenakan gaun bermotif floral bernuansa lembut yang dipadukan dengan topi lebar berwarna krem.
Sedangkan penampilan Sarifah yang paling banyak disorot warganet adalah saat ia mengenakan topi jerami lebar dengan pita merah yang kontras.
Topi itu dipadukan dengan busana bernuansa marun, dengan keseluruhan penampilan dianggap menyerupai gaya perempuan Eropa klasik.
Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rudy Mas'ud terakhir kali menyampaikan laporan hartanya pada 20 Maret 2025 dengan jenis laporan khusus awal menjabat.
Rudy Mas'ud tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 166.521.104.827 atau Rp 166,5 miliar. Jumlah tersebut sudah dikurangi utang sebesar Rp 112.694.480.000.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang