Prabowo Tambah Bantuan Banjir Sumatera Jadi Rp 4 M per Daerah, Pengamat: Sangat Kecil Jelas, Tidak Cukup

 Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, jumlah tambahan bantuan senilai Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih sangat kecil.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira setelah Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp 4 miliar untuk setiap daerah yang dilanda bencana.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari usulan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar setiap daerah diberi Rp 2 miliar.

Menurut Bhima, jumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat jelas tidak cukup untuk memulihkan kondisi daerah yang mengalami kerusakan akibat diterjang bencana.

Ia meminta pemerintah pusat segera mengembalikan dana transfer daerah yang dipotong.

“Kan seluruh daerah di Indonesia dana transfer daerah dipotong 55 T tahun ini, tahun depan lebih dari 24 persen dipangkas,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).

“Nah, itu dibatalkan terutama ke daerah yang terdampak bencana. Kemudian pos alokasi anggaran darurat kode BA99 bisa ditransfer ke pemda untuk pemulihan bencana. Kalau masih kurang solusinya Presiden minta ganti rugi ke perusahaan yang sebabkan banjir,” tambahnya.

Bhima juga menilai, pemerintah seolah-olah ingin mencari enaknya saja dalam penggunaan istilah prioritas nasional bagi wilayah yang diterjang banjir bandang dan tanah longsor Sumatera.

Menurutnya, karena status Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan bencana nasional maka anggaran sudah dipatok untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Tambahan Bencana Harus Perhatikan 4 Kriteria 

Terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menjelaskan, ada empat kriteria yang digunakan untuk menentukan tambahan bantuan bagi daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Kriteria tersebut mencakup luas cakupan daerah yang dilanda bencana, kerusakan infrastruktur, jumlah korban, dan dampak ekonomi.

Trubus menilai, tambahan anggaran Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota jelas tidak cukup apabila bencana terjadi di wilayah yang luas, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

“Ya enggak cukup. Dapat apa? Mungkin ngasih makan doang,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, penanganan bencana dibagi menjadi tiga bagian, yakni pra, saat kejadian, dan pascaperistiwa.

Tahap pascabencana menjadi titik yang berat karena perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi mencakup memulihkan kondisi korban, seperti memberikan advokasi dan konseling. Sementara itu, rekonstruksi dibutuhkan untuk membangun rumah baru.

“Ya enggak cukup. Kalau bencananya kecil (daerah bencananya) mungkin cukup. Kalau ini kan enggak cukup,” tandas Trubus.

Meski begitu, Trubus menilai tambahan anggaran dari Rp 2 miliar menjadi Rp 4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai awal yang bagus bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan kepedulian usai menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional.

Sebabnya, pemerintah pusat tidak hanya menanggung pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Pemerintah pusat juga menanggung potensi bencana ke depan, seperti ancaman banjir di Pulau Jawa dan Bali.

Hal ini diperlukan sebagai penanganan prabencana agar menekan jatuhnya korban dalam jumlah banyak di kemudian hari.

“Kalau sudah kejadian kan korbannya banyak, artinya cost yang dikeluarkan lebih banyak lagi,” ujar Trubus.

“Tapi, kalau masyarakat sudah diliterasi, sudah diberi sosialisasi, dikomunikasikan, diedukasi, kalau belum (diedukasi) kan tiba-tiba banyak yang meninggal,” pungkas Trubus.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang