RI Impor Beras hingga 40,7 Ribu Ton di Oktober 2025, Nilainya Capai Rp 317,93 Miliar
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini melaporkan, impor beras yang masuk ke Indonesia pada Oktober 2025 tercatat mencapai 40,7 ribu ton, senilai US$19,1 juta atau setara Rp 317,93 miliar (asumsi kurs Rp 16.646 per dolar AS).
"Impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, dengan nilai mencapai US$19,1 juta," kata Pudji dalam telekonferensi pers, Senin, 1 Desember 2025.
Dia merinci bahwa pada periode Januari-Oktober 2025, total jumlah impor beras yang masuk ke Tanah Air mencapai sebanyak 364,3 ribu ton, dengan nilai mencapai sebesar US$178,5 juta. Pudji menjabarkan, apabila dilihat dari negara asal impor beras tersebut, negara-negara yang mengirimnya ke Indonesia antara lain seperti Myanmar, Thailand dan India.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini
"Apabila dilihat dari negara-negara utama asal impor beras pada periode Januari-Oktober 2025 tersebut, yakni berasal dari Myanmar, Thailand dan India," ujar Pudji.
Meski demikian, Pudji menjelaskan bahwa umumnya beras-beras yang masih diimpor masuk ke Indonesia itu diperuntukkan sebagai bahan baku industri. Sebab apabila dilihat dari jenisnya, beras-beras impor tersebut merupakan beras pecah atau broken rice, yang kerap digunakan untuk beberapa tujuan seperti misalnya untuk pakan ternak .
"Jadi impor beras ini masih didominasi oleh jenis beras pecah alias broken rice, selain jenis yang digunakan untuk pakan ternak dengan kode HS 10064090, dimana beras ini biasanya digunakan untuk bahan baku industri," ujarnya.
Mentan Andi Amran Sulaiman
Diketahui, sebelumnya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah menemukan adanya kasus impor beras ilegal sebesar 250 ton yang masih dari Thailand ke Sabang, Aceh, beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, masuknya beras hasil impor ilegal itu antara lain disebabkan karena Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas alias Free Trade Zone (FTZ).
"Jadi memang kawasan di Sabang itu ada regulasi, dan salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone. Tapi harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat," kata Amran di kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Dia menduga bahwa tindakan ini merupakan aksi cari untung, karena harga beras di dunia saat ini tengah anjlok. "Tujuannya cari untung, karena di luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per ton, sekarang US$340 per ton, hampir separuh," ujarnya.
Amran mengakui, sebelumnya memang banyak negara yang coba bernegosiasi bahkan melobi Presiden Prabowo, untuk mengekspor berasnya masuk ke Indonesia. "Bahkan kami berusaha dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden," ujarnya.
