Tarik Rp75 Triliun buat Belanja K/L, Purbaya Jamin Tak Ganggu Sistem Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, penarikan dana senilai Rp 75 triliun dari sistem perbankan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), tidak akan mengganggu sistem perekonomian.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta.
"(Penarikan dana) itu buat belanja rutin Kementerian/Lembaga. Saya tarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya, Jumat, 2 Januari 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Dia bahkan meyakini bahwa penarikan dana tersebut justru akan mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi. Sebab, pemerintah pusat dan daerah bakal membelanjakan peralihan uang itu sehingga makin mendorong aktivitas ekonomi.
“Malah harusnya lebih bagus, karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa, tapi yang Rp201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu, 31 Desember 2025 lalu, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp276 triliun, yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik itu digunakan untuk belanja negara, guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Dia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat 7,36 persen secara tahunan alias year-on-year (yoy).
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.