Soal PHK Massal, Wamenaker Imbau Produsen Ban Michelin Buka Dialog Bipartit dengan Karyawan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengimbau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) selaku produsen ban Michelin, untuk melakukan dialog bipartit dengan para karyawannya terkait rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Afriansyah mengatakan, manajemen MAS sebaiknya kembali mempertimbangkan kebijakan terkait PHK itu, dan hanya memilihnya sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.
"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja," kata Afriansyah dalam keterangannya, Jumat, 7 November 2025
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor
Afriansyah berharap, para perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif, dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini. Karena hingga saat ini, pemerintah masih fokus melakukan pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.
"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," ujarnya.
Usai menggelar pertemuan, Afriansyah menyatakan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada para pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.
Sementara Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit menegaskan, langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.
Dia mengakui selama 2 tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Hal itu termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.
"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " kata Zyemit.
Ban Michelin
Sementara Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro, meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah diberikan surat PHK dan skorsing.
"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja," ujarnya.
