PP Muhammadiyah dan PBNU Satu Suara Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Begini Alasannya

 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dengan alasan jasa-jasanya yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (6/11/2025), mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya dikutip dari Antara.

Menurut Dadang, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua BPH Uhamka, Dadang Kahmad, dalam peringatan Milad ke-64 Uhamka bertajuk Uhamka Menebar Peduli dalam Keterbatasan Pandemi yang digelar secara daring dan luring pada Kamis 25 November.

Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Bagaimana SIkap PBNU?

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.

“Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata Gus Fahrur, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan. Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan KH. Ahmad Fahrur Rozi.

Mengapa Usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto Tuai Kontroversi?

Sejumlah pihak menilai usulan ini sarat dengan nuansa politik dan berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Sebagian kalangan mengingatkan bahwa dalam menilai jasa kepahlawanan, perlu keseimbangan antara pencapaian dan catatan sejarah yang menyertainya.

Namun, para pendukung Soeharto menekankan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional bukan berarti menghapus kritik terhadap kekurangannya, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi besar dalam menjaga stabilitas bangsa dan pembangunan nasional.

Gus Fahrur juga menekankan pentingnya bangsa Indonesia untuk belajar dari sejarah secara utuh, termasuk dari masa pemerintahan Soeharto.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.

“Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.