Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Menjaga Hutan dengan Pembenahan Struktural, Bukan Mengincar Personal
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Laode Azizul Kadir, menanggapi gelombang kritik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir besar yang melanda Sumatera.
Laode menilai kritik yang terarah kepada Menhut tersebut cenderung menyederhanakan persoalan, dengan mencari kambing hitam tunggal, padahal bencana ekologis seperti banjir tidak pernah muncul dari satu faktor atau satu pejabat saja.
"Bencana ekologis tidak pernah lahir dari satu faktor atau satu pejabat. Banjir Sumatera adalah akumulasi panjang dari perambahan hutan, lemahnya penegakan aturan di tingkat daerah, ekspansi industri ekstraktif tanpa pengawasan ketat, serta perubahan iklim global yang semakin ekstrem," ujar Laode, dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
Laode menegaskan bahwa menghakimi Menteri Kehutanan tanpa melihat konteks sistemik akan mengaburkan akar masalah yang sebenarnya. Sebagai contoh, menurut Laode, Kementerian Kehutanan telah melakukan langkah-langkah korektif, seperti pengetatan izin pemanfaatan hutan, percepatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perluasan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta penindakan terhadap perusahaan nakal.
Bamun, Laode mengakui bahwa upaya-upaya tersebut seringkali tidak sebanding dengan percepatan degradasi yang terjadi di lapangan akibat kebijakan yang berlangsung selama dekade sebelumnya.
"Pada kenyataannya, Kemenhut banyak menempuh langkah korektif: pengetatan izin pemanfaatan hutan, percepatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perluasan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, hingga penindakan perusahaan nakal. Namun upaya ini kerap tidak sebanding dengan percepatan degradasi di lapangan yang berlangsung selama dekade sebelumnya," kata Laode.
Menurutnya, kerusakan hutan di Sumatera bukanlah warisan dari satu periode pemerintahan saja, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kebijakan jangka panjang, yang sebagian progresif dan sebagian permisif. Oleh karena itu, Laode menekankan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, tetapi kolaborasi strategis dari semua pihak terkait.
"Pemerintah pusat harus memperkuat pengawasan lintas sektor; pemerintah daerah wajib berani menindak perambahan yang selama ini 'dimaklumi'; pelaku industri harus menjalankan prinsip keberlanjutan secara nyata, bukan sekadar sertifikasi. Juga masyarakat lokal perlu diberdayakan melalui skema perhutanan sosial agar tidak terdorong membuka hutan secara ilegal," ujar Laode.
Laode juga mengingatkan bahwa perubahan iklim global turut memperburuk intensitas curah hujan ekstrem, yang kini tidak lagi mengikuti pola historis. Dengan kondisi atmosfer yang semakin tidak menentu, bahkan hutan yang relatif sehat pun akan kesulitan jika tata kelola lanskap tidak dilakukan secara terpadu.
"Kritik tetap penting, tetapi harus diarahkan pada pembenahan struktural. Menyalahkan satu figur justru menghambat momentum perbaikan. Yang kita butuhkan sekarang adalah solidaritas kebijakan, integritas pengawasan, serta komitmen kolektif untuk memulihkan hutan Sumatera. Banjir ini harus menjadi peringatan keras bahwa ekologi tidak tunduk pada siklus politik dan itu tanggung jawab kita bersama," tuturnya.
