Dedi Mulyadi Terbitkan Surat Edaran Larang Penebangan Pohon di Jabar untuk Cegah Bencana
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan menerbitkan Surat Edaran yang berisi larangan tegas terkait penebangan pohon di Jawa Barat, khususnya pohon berdiameter lebih dari 2 meter yang berpotensi menimbulkan bencana.
Moratorium penebangan pohon itu mengingat potensi bencana di wilayah Jawa Barat saat ini berada pada level waspada. Ia menekankan bahwa pernyataannya itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan dan upaya pencegahan.
"Tidak boleh. Mau di rumah atau di mana pun, tidak boleh (menebang pohon besar). Ini yang akan menjadi kekuatan kita," kata Dedi Mulyadi, Selasa, 2 Desember 2025.
Kawasan Wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Penerbitan SE itu berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantaran batas penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hal tersebut telah berakhir 30 November 2025. KDM berencana menerbitkan Pergub tentang larangan penebangan pohon di area hutan menggantikan SE tersebut.
Menurut KDM, penerbitan SE larangan penebangan pohon ini untuk mengantisipasi potensi bencana di Jawa Barat seperti halnya yang terjadi di Sumatera saat ini.
"Ini bukan nakuti-nakuti, tapi potensi bencana bukan hanya di Sumatra saja. Di Jawa Barat pun kita perlu hati-hati dan waspada," ujarnya.
Ia menambahkan telah memiliki peta data wilayah yang mengalami penebangan pohon secara masif. Daerah-daerah tersebut nantinya akan masuk dalam program recovery lahan, khususnya lahan yang dialihfungsikan dan digarap masyarakat.
"Lahan-lahan yang terdegradasi itu akan kembali ditanami pohon, dan proses penanaman akan melibatkan masyarakat serta para petani setempat dengan pemberian upah," ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut kondisi pembukaan lahan di Jawa Barat semakin memprihatinkan, terutama di kawasan Cikurai, Gunung Gurandil (Bogor) hingga wilayah Sukabumi.
Sebab, karakter tanah di Jawa Barat yang subur justru membuatnya lebih mudah rontok ketika terjadi gempa atau saat intensitas hujan tinggi. Kondisi itu memperbesar risiko bencana seperti longsor dan banjir. "Kita perlu antisipasi," tegasnya
Melalui kebijakan larangan penebangan dan pemulihan lahan tersebut, ia berharap mitigasi bencana di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal dan mampu menekan risiko kerusakan lingkungan di masa mendatang.
Laporan: Cepi Kurnia/tvOne Bandung
