Menkeu Purbaya: Pemerintah Ragu Tambah Dana ke Daerah, Banyak yang Masih Diselewengkan

 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemerintah pusat belum berani menambah dana transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, masih banyak temuan penyelewengan anggaran yang membuat pimpinan di pusat ragu mengucurkan dana lebih besar untuk pemerintah daerah.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin 20 Oktober 2025, Purbaya mengatakan, peningkatan alokasi dana ke daerah sebenarnya bisa dilakukan. Namun, keengganan muncul karena persoalan akuntabilitas yang masih sering terjadi di tingkat lokal.

“Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuman pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” ujar Purbaya dikutip YouTube Kemendagri RI.

Ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada sejumlah kepala daerah agar memperbaiki tata kelola keuangan sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat. Menurut Purbaya, ada 18 gubernur yang datang dan menuntut peningkatan transfer ke daerah.

Purbaya menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat. Namun, lambatnya serapan anggaran membuat sebagian besar dana tidak bekerja maksimal untuk masyarakat.

Ia mencontohkan, hingga triwulan ketiga 2025, realisasi belanja APBD masih rendah dan menyebabkan simpanan dana di bank mengendap hingga ratusan triliun.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah,” jelas Purbaya.

Selain soal serapan, ia juga menyinggung perlunya transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut, KPK mencatat masih banyak kasus korupsi di tingkat daerah, mulai dari jual beli jabatan hingga proyek fiktif BUMD.

“KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi, pengadaan. Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.

Purbaya menilai, dua triwulan ke depan menjadi masa krusial bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan. Ia berjanji akan mengusulkan peningkatan dana TKD bila kinerja dan integritas daerah dinilai membaik.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah bisa semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Saya percaya dengan kerja, disiplin, dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” pungkasnya.