Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dana Triliunan Bisa untuk Kesejahteraan Rakyat
Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan agar kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah. Usulan tersebut dinilai perlu dipertimbangkan sebagai alternatif mekanisme pemilihan kepala daerah ke depan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya berada pada posisi mendukung rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
Sekjen Partai Gerindra, Sugiono (tengah)
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/12/2025)..
Sugiono menjelaskan, salah satu alasan utama dukungan tersebut adalah pertimbangan efisiensi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan yang selama ini memakan waktu dan biaya besar, mulai dari proses penjaringan kandidat hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia mencontohkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga pada 2024 mencapai lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
Selain beban anggaran, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, biaya politik yang mahal kerap menjadi hambatan bagi figur-figur yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.
“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Menteri Luar Negeri tersebut.
Sugiono menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD yang memilih kepala daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.
Bahkan, menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan publik berjalan lebih ketat. Partai politik juga dituntut untuk tetap sejalan dengan aspirasi konstituennya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat di daerah.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam kontestasi politik langsung. Oleh karena itu, Gerindra mendukung agar wacana tersebut dibahas secara terbuka dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen.
“Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif. Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya. (Sumber ANTARA)
