Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Daerah yang Simpan Dana di Deposito

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk secara terbuka mengumumkan daerah-daerah yang diduga menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito.

Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi tudingan Purbaya yang menyebut terdapat 15 daerah di Indonesia dengan dana deposito bernilai besar di bank.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya menyebutkan sejumlah daerah dengan deposito besar, seperti DKI Jakarta sebesar Rp14,68 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

Dedi menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan menantang Menkeu untuk membuktikannya.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

Apa yang Menjadi Dasar Tudingan Menkeu?

Pernyataan Menkeu Purbaya muncul ketika ia menyoroti adanya daerah dengan surplus anggaran yang tidak segera dibelanjakan.

Dalam rapat tersebut, Purbaya bahkan bertanya apakah uang surplus tersebut bisa diambil oleh pemerintah pusat.

“Kalau surplus uangnya boleh kita ambil enggak?” ucapnya. Ia mencontohkan Kabupaten Bojonegoro yang disebut memiliki anggaran surplus mencapai Rp3 triliun.

Namun, penjelasan dari pejabat Kemendagri menyebutkan bahwa dana surplus tersebut biasanya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang disimpan untuk membiayai program di awal tahun anggaran berikutnya. Silpa dinilai penting karena pada awal tahun, pendapatan daerah sering kali masih rendah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bagaimana Respons Dedi Mulyadi?

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menilai tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menyimpan dana di bank terlalu berlebihan.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah justru berupaya mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik. Bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang memang menempatkan uangnya dalam deposito, tetapi menurutnya hal itu tidak bisa digeneralisasi.

Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk membuka data secara terbuka agar publik bisa menilai berdasarkan fakta, bukan sekadar opini.

“Ini problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Mengapa Keterbukaan Data Diperlukan?

Menurut Dedi, tudingan seperti ini dapat merugikan daerah yang telah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangan daerah.

Ia khawatir jika semua daerah dianggap sama, maka daerah yang bekerja secara optimal akan mengalami penurunan kepercayaan publik dan terganggu dalam pengelolaan fiskalnya.

“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal,” ucapnya.

Dedi juga menilai langkah paling tepat adalah membuka seluruh data terkait daerah yang belum membelanjakan anggaran dengan optimal.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara jelas mana daerah yang efisien dan mana yang tidak.

“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” katanya.

Apa Tujuan Kritik Purbaya?

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kritiknya ditujukan untuk mendorong percepatan belanja daerah.

Ia menilai bahwa dana daerah seharusnya segera digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, bukan disimpan dalam bentuk deposito atau saldo besar di kas daerah.

“Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mencoba menengahi perdebatan itu. Namun, Purbaya menegaskan bahwa maksudnya adalah mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif membelanjakan anggarannya demi kepentingan masyarakat.

Dedi Mulyadi menilai pemerintah pusat sebaiknya bersikap adil dan menghargai kerja keras daerah-daerah yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan secara akuntabel.

“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Daerah Disebut Parkir Duit di Bank, Dedi Mulyadi: Saya Tantang Menkeu Purbaya Buka Data dan Mana Saja".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.