Top 18+ Gubernur Kompak Datangi Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Daerah
Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi kompak mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.
Pertemuan ini diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Pemerintah sebelumnya menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun. Namun, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.
Para kepala daerah menilai kebijakan pemotongan ini justru akan menambah beban daerah, terutama dalam hal pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf termasuk di antara para pemimpin daerah yang menghadiri pertemuan tersebut.
Daftar 18 Gubernur yang Protes Pemangkasan TKD
Ke-18 kepala daerah yang mendatangi Gedung Kementerian Keuangan pada Selasa pagi itu antara lain:
- Jawa Tengah – Ahmad Luthfi
- Daerah Istimewa Yogyakarta – Sri Sultan Hamengkubuwana X
- Jambi – Al Harris
- Kalimantan Timur – Rudy Mas'ud
- Kalimantan Utara – Zainal Paliwang
- Bangka Belitung – Hidayat Arsani
- Banten – Andra Soni
- Kepulauan Riau – Ansar Ahmad
- Sulawesi Tengah – Anwar Hafid
- Sumatera Barat – Mahyeldi Ansharullah
- Papua Pegunungan – John Tabo
- Bengkulu – Helmi Hasan
- Aceh – Muzakir Manaf
- Sumatera Utara – Bobby Nasution
- Lampung – Jihan Nurlela
- Sulawesi Selatan – Andi Sudirman Sulaiman
- Nusa Tenggara Barat – Indah Dhamayanti Putri
- Maluku Utara – Sherly Tjoanda
“Pemotongan 20–70 Persen Itu Berat”
Dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda didapuk sebagai juru bicara mewakili para gubernur.
Sherly menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah menolak kebijakan pemotongan dana TKD yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas pada pembangunan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.
Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly, dikutip dari Kompas.com.
Ia juga menambahkan bahwa banyak daerah kini kesulitan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.
Nada serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai kebijakan pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Respons Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami reaksi para kepala daerah yang merasa keberatan dengan pemotongan TKD. Ia menilai hal itu wajar, mengingat setiap daerah tentu ingin mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk menjalankan program-program prioritas mereka.
Sebagian tayang di Bangkapos.com dengan judul Daftar 18 Gubernur Datangi Kemenkeu Protes Soal Pemangkasan Anggaran TKD, Termasuk Hidayat Arsani
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
