Purbaya Ungkap Banyak Kasus di Daerah: Jual Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif BUMD
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah kasus penyelewengan kekuasaan yang terjadi di daerah. Salah satunya, kata dia, jual beli jabatan.
Purbaya menyebut, kasus penyelewengan kekuasaan ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan masih belum beres.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.
"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ucap Purbaya.
Purbaya lantas menyinggung soal hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024 yang menyatakan skor integritas nasional baru mencapai 71,53 di bawah target 74.
Survei ini menunjukkan hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah, dengan skor rata-rata provinsi 67 dan kabupaten 69.
"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong," ungkap dia.
"Kalau saya kan, untuk saya yang penting kan ekonominya bergerak, dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," sambung Purbaya.
Di samping itu, Purbaya mengatakan KPK juga menyoroti sumber risiko korupsi yang belum terselesaikan. Mulai dari jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi, pengadaan barang dan jasa.
Kata Purbaya, jika itu dibiarkan, maka semua anggaran pembangunan bisa bocor dan program pemerintah terhambat.
"Kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggungjawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," tegas Purbaya.
